Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi partai politik menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Posisi Gibran kian di ujung tanduk pasca 120 anggota DPR teken usulan Hak Menyatakan Pendapat. Jika dimakzulkan, apakah Gibran tetap dapat fasilitas negara?

Lebih dari 100 anggota DPR dari 8 fraksi termasuk dari Fraksi Partai Gerindra teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat. Nasib Gibran kian di ujung tanduk

Upaya pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth gagal dalam pemungutan suara di DPR.

Niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur mengingatkan kembali pada keputusan Mohammad Hatta yang mengakhiri jabatannya pada 1 Desember 1956. Peristiwa 70 tahun silam itu menandai berakhirnya era Dwi Tunggal Soekarno-Hatta akibat perbedaan pandangan politik dan sistem pemerintahan.

FPI, GNPF Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 mengumumkan rencana Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2026 dengan tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka juga berencana membahas rangkaian aksi lanjutan apabila tuntutan tersebut belum ditindaklanjuti.

Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah menyampaikan niat pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana mekanisme di DPR jika Gibran benar-benar mundur?

Ketua DPR Puan Maharani telah menerima usulan hak menyatakan pendapat soal Wapres Gibran

Jaksa penuntut di Paraguay pada hari Sabtu (7/11) mendakwa mantan Presiden Santiago Peña yang baru saja dilengserkan atas dua kejahatan yang berkaitan dengan runtuhnya sebuah bank besar.