Reuni Akbar 212 Digelar Desember, FPI dan Sejumlah Ormas Desak Pemakzulan Gibran

Suasana massa umat Islam memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, dalam Aksi Damai 212. (Courtesy: Dok. NU Online)

FPI, GNPF Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 mengumumkan rencana Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2026 dengan tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka juga berencana membahas rangkaian aksi lanjutan apabila tuntutan tersebut belum ditindaklanjuti.

NewDay, Jakarta - Front Persaudaraan Islam (FPI), GNPF Ulama, dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengumumkan rencana Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2026. Salah satu tuntutan yang akan disuarakan ialah pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rencana tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), di tengah polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Ketua Umum FPI Muhammad bin Husein Alatas meminta DPR dan partai politik menindaklanjuti aspirasi kelompoknya melalui mekanisme yang berlaku.

"Saat ini rakyat membutuhkan untuk makzulkan Gibran, maka kita meminta agar anggota DPR segera makzulkan Gibran," ujar Alatas, sebagaimana diberitakan DetikNews, Selasa (10/11/2026).

Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak mengatakan pihaknya berencana mengadakan forum ijtima ulama pada akhir November. Forum tersebut, menurut dia, akan membahas rangkaian aksi lanjutan.

"Di Ijtima Ulama kita akan menyusun agenda-agenda aksi-aksi yang berjilid-jilid," kata Yusuf.

Sementara itu, Ketua Umum PA 212 Ahmad Shobri Lubis menyebut tuntutan pemakzulan sebagai bagian dari agenda Reuni Akbar 212. Ia mengajak para pendukung dari Jakarta, Jabodetabek, dan daerah lain menghadiri kegiatan pada 2 Desember mendatang.

Desakan itu mengemuka setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan yang diketok pada 30 Oktober dan salinannya diberitakan pada 10 November 2026, MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran serta memerintahkan instansi terkait mencabutnya.

Meski demikian, pembatalan surat tersebut tidak otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Pemakzulan merupakan proses ketatanegaraan tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, dengan tahapan di DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Senin (9/11/2026) menyatakan DPR belum mengambil sikap resmi mengenai aspirasi pemakzulan. Pembahasan saat itu masih berlangsung secara informal di antara anggota lintas fraksi.

Hingga informasi yang diperoleh dari pemberitaan tersebut, belum ada keputusan pemakzulan terhadap Gibran. Tuntutan yang disampaikan kelompok penyelenggara Reuni 212 merupakan sikap mereka, bukan keputusan lembaga negara.