Jika Gibran Mundur, Begini Mekanisme di DPR Hingga Pelantikan Wapres Baru

NewDay, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah mengungkapkan pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11) pagi.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah mencuat wacana pemakzulan dirinya di DPR.

Prabowo sendiri, kata Mensesneg, tidak menolak atau menerima niat Gibran mundur. Dikatakan, dalam pertemuan itu Prabowo banyak memberikan saran-saran.

Lalu bagaimana mekanisme di DPR jika Gibran benar-benar mengundurkan diri?

Secara hukum tata negara di Indonesia, mekanisme pengunduran diri serta pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 serta peraturan Tata Tertib MPR RI.

Berikut mekanisme dan tahapan di DPR apabila Gibran mengundurkan diri:

1. Surat Gibran Mundur Resmi Diterima DPR dan MPR

Apabila seorang Wakil Presiden mengundurkan diri, prosesnya diawali dengan penyampaian surat pengunduran diri secara resmi kepada MPR dan DPR.

Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, pengunduran diri secara sukarela merupakan hak personal pejabat eksekutif. Berbeda dengan proses pemberhentian (impeachment) yang memerlukan persidangan hukum dan politik panjang di DPR, pengunduran diri langsung menciptakan kekosongan jabatan sejak surat tersebut secara sah diterima dan ditetapkan.  

2. DPR Terima Pemberitahuan Resmi 

DPR menerima pemberitahuan mengenai kekosongan posisi tersebut. Fungsi DPR dalam tahap ini bukan untuk "menyetujui" atau "menolak" Wapres mundur, melainkan mencatat dan menindaklanjuti konsekuensi tata negara dari kekosongan kursi eksekutif bersama MPR.

3. Presiden Usulkan 2 Nama Calon Wapres

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden diberikan wewenang penuh untuk mengajukan 2 (dua) nama calon Wakil Presiden pengganti.   

Presiden memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak posisi tersebut dinyatakan kosong untuk menyampaikan dua nama calon tersebut kepada pimpinan MPR.  

4. MPR Gelar Sidang Paripurna 

Setelah dua nama calon diserahkan oleh Presiden kepada pimpinan MPR (yang di dalamnya terdiri dari unsur DPR dan DPD), MPR wajib menggelar Sidang Paripurna MPR.   

Anggota MPR (seluruh Anggota DPR RI dan DPD RI) akan melakukan pemungutan suara (voting) untuk memilih salah satu dari dua nama calon pengganti yang diusulkan oleh Presiden.   

Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Sidang Paripurna MPR akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.

5. Pelantikan Wapres Baru

Setelah proses pemungutan suara selesai, MPR melantik Wakil Presiden yang baru terpilih dalam Sidang Paripurna. Wakil Presiden baru tersebut akan melanjutkan sisa masa jabatan hingga akhir periode kabinet.