Total 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat, Nasib Gibran di Ujung Tanduk
NewDay, Jakarta - Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima para anggota dewan pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespon polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11).
Dalam rapat yang dihadiri seluruh fraksi, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mempersilahkan kepada para anggota dewan untuk menyampaikan pandangannya.
Saan juga menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 20A Ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, salah satu hak yang dimiliki anggota DPR adalah HMP.
Menurutnya, HMP dapat dilakukan untuk merespon dugaan Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Presiden dan atau Wakil Presiden.
Total 120 Anggota DPR Teken HMP
Secara bergiliran, perwakilan setiap fraksi menyampaikan nama-nama anggota dewan yang telah menandatangani usulan HMP. Setelah itu perwakilan fraksi menyerahkan surat usulan HMP ke pimpinan DPR.
Hasilnya, total ada 120 anggota dewan dari 8 fraksi yang menandatangani HMP, termasuk anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra.
Rinciannya PDIP 14 orang, Partai Golkar 11 orang, Partai Gerindra 11 orang, Partai Nasdem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang dan Partai Demokrat 18 orang.
Jumlah 120 anggota dewan ini sudah melampaui syarat pengajuan HMP sebagaimana diatur dalam UU MD3 yaitu 25 anggota.
Selanjutnya, dokumen usulan ini akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk dijadwalkan pembacaannya dalam rapat paripurna DPR.
Agar dapat disahkan sebagai sikap resmi DPR, keputusan HMP harus mendapat persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.
Jika disepakati, keputusan DPR akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya MK akan meminta MPR untuk menggelar sidang istimewa pemberhentian Gibran sebagai Wakil Presiden RI.
Comments