Jika Dimakzulkan, Apakah Gibran Tetap Dapat Fasilitas Negara? Ini Kata Mahfud MD
NewDay, Jakarta - Setelah 120 anggota DPR sudah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada Rabu (11/11) siang, posisi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kian di ujung tanduk.
Usulan HMP adalah hak DR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atas mengenai kejadian luar biasa.
Dalam konteks pemakzulan (impeachment), HMP menjadi pintu masuk dari DPR untuk menduga bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat.
Lalu jika benar-benar dimakzulkan, apakah Gibran akan tetap mendapat fasilitas negara seperti yang diterima oleh para mantan wapres lainnya?
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa fasilitas negara serta hak pensiun bagi seorang pejabat tinggi negara seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan hangus meski berhenti dari jabatannya melalui mekanisme pemakzulan (impeachment) maupun pengunduran diri secara sukarela.
Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam kanal YouTube resminya, Selasa (10/11) saat membahas dinamika isu politik dan tata negara yang tengah hangat diperbincangkan publik.
Menurut Mahfud, dalam regulasi perundang-undangan di Indonesia, tidak ada aturan yang membedakan atau mendiskriminasi perolehan fasilitas pensiun berdasarkan alasan pemberhentian seorang mantan Presiden atau Wakil Presiden.
"Tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa kalau berhenti karena diberhentikan lalu tidak dapat fasilitas, kalau mundur dapat fasilitas. Hak-hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden tidak ada aturan (pembeda) itu. Jadi mundur atau tidak, haknya sama saja," kata Mahfud.
Mahfud MD Contohkan Gus Dur
Mahfud lalu mencontohkan kasus penghentian Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pada tahun 2001 lalu.
Meskipun Gus Dur diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR, negara tetap memenuhin hak-hak protokoler dan fasilitasnya sebagai mantan kepala negara.
"Anda dulu ingat, Gus Dur juga diberhentikan, dapat fasilitas. Ajudan masih dapat, rumah dan sebagainya juga masih dapat. Jadi intinya, mundur atau dimundurkan sama saja," jelasnya.
Pengunduran Diri Dinilai Lebih Efisien
Kendati hak fasilitas dan pensiun yang diterima nantinya tetap sama, Mahfud menilai opsi pengunduran diri secara sukarela jauh lebih baik dibandingkan harus melewati proses pemakzulan di parlemen.
Menurutnya, mekanisme impeachment memakan waktu yang lama, membutuhkan biaya tinggi, serta berpotensi memicu kegaduhan politik yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
"Pilihannya mundur atau dimakzulkan. Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft kalau mengundurkan diri saja. Efisien, murah, dan terhormat daripada buang-buang waktu melalui proses impeachment," pungkasnya.
Comments