PAN Hanya Diwakili Satu Anggota dalam Usulan Pemakzulan Gibran, Siapa Sarifuddin Sudding?
NewDay, Jakarta - Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi partai politik menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, di tengah dukungan lintas fraksi tersebut, Partai Amanat Nasional (PAN) hanya diwakili satu anggota, yakni Sarifuddin Sudding.
Nama politikus yang bertugas di Komisi III DPR RI itu tercantum dalam daftar anggota parlemen yang mendukung penggunaan hak konstitusional DPR tersebut. Jumlah tanda tangan dari PAN jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sejumlah fraksi lain yang mengirimkan belasan hingga puluhan anggota.
Berdasarkan data yang dihimpun, PKS menyumbang 28 tanda tangan, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDI Perjuangan 14, Golkar 11, dan Gerindra 11. Sementara itu, PAN hanya menyumbangkan satu tanda tangan.
Pimpinan DPR menerima dokumen usulan HMP tersebut dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memimpin pertemuan yang melibatkan perwakilan dari sejumlah fraksi.
Para pengusul menilai DPR perlu menindaklanjuti persoalan hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka juga mempersoalkan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.
Meski demikian, pengajuan HMP tidak serta-merta memberhentikan Gibran dari jabatannya. DPR masih harus menjalankan tahapan konstitusional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sarifuddin Sudding, Mantan Kader Hanura yang Kini Bernaung di PAN
Sarifuddin Sudding bukan nama baru dalam politik nasional. Ia memiliki latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman panjang di bidang bantuan hukum sebelum meniti karier di parlemen.
Sudding menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Muslim Indonesia pada 1990. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di bidang Hukum Tata Negara di universitas yang sama pada 2005. Pada 2023, ia meraih gelar doktor dari Universitas Padjadjaran dengan bidang kajian Hukum Pidana.
Sebelum terjun lebih jauh ke dunia politik, Sudding bekerja sebagai advokat di kantor hukum Sarifuddin & Associates pada 1990–2009. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Operasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada 1990–1997 dan Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada 1997–2003.
Karier politiknya bermula di Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sudding pernah menjabat sebagai ketua partai tersebut pada 2011–2016, kemudian menjadi sekretaris jenderal pada 2016–2018. Setelah meninggalkan Hanura, ia bergabung dengan PAN dan menjabat sebagai ketua pada 2019–2020.
Sudding juga memiliki pengalaman panjang sebagai anggota DPR dan MPR dalam sejumlah periode. Pada Pemilu 2024, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR untuk masa jabatan 2024–2029 dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Di DPR, ia bertugas di Komisi III yang membidangi persoalan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, serta menjadi anggota Badan Legislasi.
Latar belakang pendidikan hukum dan pengalamannya di parlemen menjadi bagian penting dari perjalanan politik Sudding. Namun, kedua hal tersebut belum cukup untuk menjelaskan alasan pribadinya menandatangani usulan HMP terkait Gibran.
Mengapa Hanya Satu Anggota PAN yang Menandatangani?
Minimnya jumlah penandatangan dari PAN memunculkan pertanyaan mengenai sikap partai tersebut terhadap usulan HMP. Ketika fraksi lain mengirimkan belasan hingga puluhan tanda tangan, hanya nama Sarifuddin Sudding yang tercatat mewakili PAN.
Meski begitu, jumlah tanda tangan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa PAN secara resmi menolak atau tidak mendukung langkah para pengusul. Sikap partai dan keputusan masing-masing anggota DPR perlu dibedakan, terutama jika belum ada penjelasan resmi dari pengurus partai.
Ada sejumlah kemungkinan yang dapat menjelaskan perbedaan jumlah penandatangan, mulai dari keputusan internal partai, pertimbangan hukum, hingga pilihan politik masing-masing anggota. Namun, tanpa keterangan yang terverifikasi, kemungkinan-kemungkinan tersebut tidak dapat dipastikan sebagai penyebab minimnya keterlibatan anggota PAN.
Hingga artikel ini disusun, belum terdapat keterangan resmi PAN yang menjelaskan mengapa hanya Sarifuddin Sudding yang menandatangani usulan HMP tersebut. Karena itu, alasan di balik sikap Sudding maupun posisi resmi PAN masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Comments