Ketua DPR Telah Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat Soal Gibran

Ketua DPR Puan Maharani mengaku sudah terima usulan Hak Menyatakan Pendapat dari anggota dewan (Courtesy: TV Parlemen)

NewDay, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini terkait dengan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikannya yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan usai rapat paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (10/11).

Puan juga menegaskan, pihaknya akan mendengarkan masukan dari semua fraksi dan komisi terkait polemik ijazah Gibran.

"Setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, dari komisi, dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang kami terima melalui fraksi, juga melalui teman-teman anggota fraksi terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh DPR, bagaimana mekanismenya," paparnya.

Oleh karena itu, Puan meminta semua pihak bersabar dan DPR akan menjalankan mekanisme hak menyatakan pendapat sesuai aturan.

Wacana Pemakzulan Gibran Menguat

Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran hingga menguatnya wacana pemakzulan terjadi setelah MA mengabulkan gugatan terkait keabsahan suket penyetaraan setara SMA milik Gibran pada 30 Oktober 2026.

Dalam putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya.

MA menyatakan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 lebih dulu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sesuai persyaratan di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Meski demikian, MK menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.

MK juga menegaskan bahwa sengketa syarat administrasi pendaftaran tidak dapat dijadikan alasan hukum oleh MK untuk membatalkan penetapan hasil Pilpres yang sudah berstatus final dan mengikat atau mendiskualifikasi jabatan Wapres yang sedang berjalan.