Gibran Sampaikan Niat Mundur, Mohammad Hatta Pernah Tinggalkan Kursi Wapres pada 1956
Niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur mengingatkan kembali pada keputusan Mohammad Hatta yang mengakhiri jabatannya pada 1 Desember 1956. Peristiwa 70 tahun silam itu menandai berakhirnya era Dwi Tunggal Soekarno-Hatta akibat perbedaan pandangan politik dan sistem pemerintahan.
NewDay, Jakarta - Kabar mengenai niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali membuka catatan sejarah ketika Mohammad Hatta memutuskan meninggalkan kursi Wakil Presiden pada 1956.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Selasa (10/11/2026), membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan sekitar dua setengah jam.
Prasetyo menyebut pertemuan tersebut juga membahas dinamika hukum terkait dokumen pendidikan Gibran. Presiden memberikan sejumlah saran, sementara Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses hukum.
Meski demikian, niat tersebut belum berarti Gibran resmi berhenti menjabat. Situasinya berbeda dengan pengunduran diri Mohammad Hatta yang telah disetujui DPR pada 1956.
Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Bersama Presiden Soekarno, ia dikenal sebagai Dwi Tunggal yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan republik.
Namun, hubungan politik keduanya mulai mengalami perbedaan arah, terutama mengenai sistem demokrasi dan pengelolaan pemerintahan.
Berdasarkan Majalah Konstitusi edisi Desember 2019 terbitan Mahkamah Konstitusi, Hatta mengirim surat pengunduran diri tertanggal 20 Juli 1956 kepada Ketua DPR Sartono.
Dalam surat tersebut, Hatta menilai terbentuknya DPR dan Konstituante hasil pemilihan rakyat menjadi waktu yang tepat untuk mengakhiri tugasnya sebagai Wakil Presiden.
Lantas, mengapa Hatta memilih mundur?
Sejarawan Erwin Kusuma dalam publikasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 4 Desember 2024 menjelaskan bahwa Hatta memiliki perbedaan prinsip dengan Soekarno.
Hatta mendukung demokrasi parlementer, sedangkan Soekarno mengembangkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin.
Selain itu, Hatta menilai kewenangan Wakil Presiden dalam sistem parlementer semakin terbatas karena pemerintahan sehari-hari dijalankan kabinet yang dipimpin perdana menteri.
Menurut Erwin, Hatta juga merasa kesulitan menghentikan praktik korupsi dalam pemerintahan karena keterbatasan kewenangannya.
Setelah melalui pembahasan, DPR menyetujui pengunduran diri Hatta pada 30 November 1956. Sehari kemudian, tepat 1 Desember 1956, ia resmi meninggalkan jabatannya.
Pemberhentiannya kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 tertanggal 5 Februari 1957, yang berlaku surut sejak 1 Desember 1956.
Keputusan tersebut mengakhiri era Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Kursi Wakil Presiden kemudian kosong hingga Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat pada 1973.
Berbeda dengan Hatta, niat mundur Gibran pada November 2026 belum menjadi pengunduran diri resmi. Karena itu, kedua peristiwa tersebut memiliki konteks politik dan kedudukan hukum yang berbeda.
Comments