Gagal Dimakzulkan, Hegseth Hadapi Ancaman Politik Baru

Pete Hegseth akan terus mendapatkan tekanan dari kongres pasca kekalahan pendukung Trump pada pemilu sela (Courtesy: Instagram Pete Hegseth)

NewDay, Amerika Serikat - Upaya pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth gagal dalam pemungutan suara di DPR. Namun, penolakan tersebut belum mengakhiri tekanan politik terhadap pejabat yang menjadi salah satu pendukung utama kebijakan militer Presiden Donald Trump, terutama dalam perang melawan Iran.

Pemimpin Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menilai Hegseth telah menyalahgunakan kekuasaan dan membahayakan keamanan nasional Amerika Serikat. Ia juga menuding Hegseth menjadi tokoh utama di balik perang Iran yang dinilainya ceroboh, mahal, dan tidak memberikan hasil yang sepadan.

Sebelum pemungutan suara berlangsung, Jeffries menyampaikan kritik tersebut pada Senin (9/11). Ia juga membuka kemungkinan untuk menghidupkan kembali upaya pemakzulan setelah Kongres memasuki periode berikutnya.

Jeffries mengatakan Partai Demokrat akan membicarakan langkah tersebut dengan para anggotanya pada waktu yang tepat.

Hegseth Tetap Bela Perang Iran

Hegseth tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengubah pendiriannya. Ia berulang kali membela operasi militer terhadap Iran dan memuji Trump sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit.

Menurut Hegseth, serangan Amerika Serikat telah menghancurkan sebagian besar kekuatan militer Iran. Ia juga menegaskan bahwa perintah yang diberikan kepada pasukan AS sesuai dengan hukum.

Pernyataan itu muncul di tengah tuduhan anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, yang menilai Hegseth melakukan pelanggaran berat yang dapat menjadi dasar pemakzulan. Tuduhan tersebut mencakup perang Iran hingga operasi militer Amerika Serikat pada Januari untuk menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Dalam pengarahan pertamanya di Pentagon setelah enam bulan, Selasa, Hegseth menyatakan bahwa penilaian sejarah terhadap perang Iran kemungkinan akan berbeda dari pandangan umum saat ini.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa Hegseth masih meyakini kebijakan militer pemerintahan Trump akan memperoleh pembenaran pada masa mendatang.

Demokrat Siapkan Tekanan Lebih Besar

Jika Partai Demokrat berhasil memperkuat posisinya di Kongres, Hegseth berpotensi menghadapi pemeriksaan yang lebih ketat. Para legislator dapat memanggil sejumlah pejabat militer senior untuk memberikan kesaksian, termasuk jenderal dan laksamana yang sebelumnya diberhentikan Hegseth.

Kebijakan personalia Pentagon juga berpotensi menjadi sasaran kritik. Hegseth, yang menentang berbagai program keberagaman di lingkungan militer, telah memberhentikan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Ketua Kepala Staf Gabungan yang berkulit hitam dan seorang laksamana perempuan yang memimpin Angkatan Laut.

Selain persoalan tersebut, Partai Demokrat dapat mengangkat isu lain yang menjadi perhatian masyarakat, seperti kebijakan bantuan militer untuk Ukraina serta serangan pasukan AS terhadap kapal-kapal yang dicurigai terlibat dalam perdagangan narkoba di perairan Karibia dan Samudra Pasifik.

Tekanan terhadap Hegseth juga berpotensi memengaruhi agenda anggaran pertahanan pemerintahan Trump. Gedung Putih berupaya meningkatkan anggaran militer menjadi 1,5 triliun dolar AS, dari sekitar 950 miliar dolar AS. Hubungan Hegseth yang memburuk dengan anggota Kongres dinilai sejumlah politisi Partai Republik dapat menjadi beban politik bagi pemerintahan.

Sementara itu, Massie mengaku kecewa karena upaya pemakzulan tersebut tidak membuahkan hasil. Ia menyamakan sikap anggota Partai Republik yang tetap mendukung Hegseth dengan penumpang kapal Titanic yang memilih bertahan meski mengetahui kapal itu sedang tenggelam.

Pernyataan tersebut menggambarkan perpecahan di kalangan Partai Republik sendiri. Meski pemakzulan Hegseth gagal, kontroversi mengenai perang Iran, kepemimpinan Pentagon, dan penggunaan kekuatan militer AS masih berpotensi menjadi persoalan besar bagi pemerintahan Trump.