Seluruh Anggota Fraksi PDIP Sepakat Gunakan Hak Menyatakan Pendapat

Ketua Fraksi PDIP di DPR menyatakan hak menyatakan pendapat jadi solusi bagi kasus Gibran (Courtesy : DPRRI)

NewDay, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI memutuskan menempuh jalur konstitusional dengan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyampaikan keputusan tersebut setelah fraksi menggelar rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11). Ia menegaskan, seluruh anggota fraksi telah menyetujui pilihan politik tersebut.

Utut menjelaskan, Fraksi PDIP memiliki 110 anggota. Sebanyak 102 anggota menghadiri rapat pleno, sedangkan delapan lainnya tidak hadir karena izin atau sakit.

Menurut Utut, rapat tersebut menjadi forum bagi anggota fraksi untuk bertukar pandangan sebelum menentukan sikap bersama. Ia menegaskan, keputusan menggunakan HMP tidak bergantung pada penghitungan jumlah anggota yang mengusulkannya, melainkan pada kesepakatan politik fraksi.

Utut juga menyebut keputusan itu mencerminkan mekanisme pengambilan sikap internal PDIP yang mengutamakan kesepakatan bersama.

PDIP Siapkan Langkah ke Pimpinan DPR

Utut mengatakan, Fraksi PDIP mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Kedua pasal tersebut mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya beserta mekanisme konstitusional yang menyertainya.

Namun, Utut belum memerinci bagaimana fraksi akan menerapkan ketentuan tersebut dalam persoalan yang berkaitan dengan ijazah Gibran. Ia menyebut anggota Fraksi PDIP dari Komisi III DPR akan menjelaskan lebih lanjut landasan hukum yang menjadi pertimbangan fraksi.

Setelah menetapkan sikap politik, Fraksi PDIP berencana menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan DPR. Langkah tersebut diperlukan agar pimpinan DPR dapat membahas tindak lanjutnya melalui Badan Musyawarah (Bamus).

Utut belum menentukan tanggal penyampaian keputusan tersebut. Ia menjelaskan, fraksi masih perlu memperhatikan mekanisme dan persyaratan administratif yang berlaku di DPR.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa fraksi telah menyelesaikan tahap penting, yakni menentukan pilihan politik untuk menempuh jalur konstitusional melalui HMP.

PDIP Hormati Langkah Hukum Gibran

Utut juga menanggapi rencana Gibran untuk memperjuangkan persoalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ia menegaskan, PDIP tidak akan menghalangi hak setiap orang untuk menempuh jalur hukum. Dengan demikian, rencana Gibran membawa persoalan itu ke PTUN tidak mengubah keputusan fraksi untuk mengambil langkah politik melalui mekanisme konstitusional.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa PDIP memilih jalur kelembagaan di DPR, sementara Gibran berencana menggunakan mekanisme peradilan tata usaha negara.

Meski kedua langkah itu dapat berjalan melalui jalur berbeda, perkembangan selanjutnya akan bergantung pada prosedur hukum dan ketatanegaraan yang berlaku. Fraksi PDIP kini perlu menindaklanjuti keputusan internalnya melalui pimpinan DPR, sedangkan rencana Gibran di PTUN tetap menjadi bagian dari proses hukum yang terpisah.