Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI memutuskan menempuh jalur konstitusional dengan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.