Tito Karnavian Bongkar Isi Pertemuan Prabowo dengan 10 Mantan Kapolri, Ternyata Ini yang Dibahas
NewDay, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, membeberkan sejumlah hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11).
Dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Presiden tersebut, sejumlah isu strategis pemerintahan menjadi materi pembicaraan. Salah satu hal yang disampaikan Prabowo kepada para purnawirawan jenderal kepolisian berkaitan dengan persoalan kebocoran keuangan negara serta kondisi terkini yang tengah dihadapi pemerintah.
Tito menjelaskan, kehadirannya dalam agenda tersebut merupakan bentuk pemenuhan undangan yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo maupun Ketua Persatuan Purnawirawan (PP) Polri. Karena menerima undangan dari kedua pihak, ia memutuskan untuk menghadiri pertemuan tersebut bersama para mantan Kapolri lainnya.
"Karena saya diundang juga oleh Bapak Presiden, saya juga diundang oleh Ketua PP Polri. Saya hadir," ujarnya kepada awak media di Istana Negara, Senin (9/11).
Prabowo Paparkan Persoalan Kebocoran Keuangan Negara
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan penjelasan mengenai berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian pemerintah. Salah satu materi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah situasi kebocoran keuangan negara yang dinilai perlu mendapat perhatian.
Menurut Tito, pembahasan itu menjadi salah satu inti komunikasi antara Presiden dan para mantan Kapolri. Prabowo menyampaikan gambaran mengenai kondisi yang sedang dihadapi pemerintah, termasuk berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
"Saya kira intinya pembicaraannya adalah Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa kebocoran negara dan lain-lain," jelasnya.
Selain mendengarkan pemaparan Presiden, pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan bagi para purnawirawan kepolisian untuk menyampaikan dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah. Dukungan itu, sebagaimana disampaikan Tito, terutama ditujukan kepada program-program yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
PP Polri Nyatakan Dukungan terhadap Program Prabowo
Tito kemudian menyampaikan bahwa Persatuan Purnawirawan Polri memiliki komitmen untuk mendukung kebijakan serta program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut mencakup berbagai program yang dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat, termasuk upaya pemerintah mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara.
Ia menegaskan, persoalan pengelolaan keuangan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan tersebut. Karena itu, dukungan PP Polri juga diarahkan pada langkah-langkah pemerintah untuk mengantisipasi kebocoran anggaran maupun keuangan negara.
"Kemudian mendukung program-program beliau yang pro rakyat, termasuk terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Tito turut menanggapi pertanyaan mengenai ketidakhadiran mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis dalam pertemuan di Hambalang tersebut.
Namun, ia mengaku tidak mengetahui alasan secara pasti mengapa Idham Azis tidak terlihat hadir dalam agenda bersama Presiden Prabowo itu. Tito menyebut dirinya hanya memenuhi undangan yang diterimanya tanpa mengetahui pengaturan kehadiran para mantan Kapolri lainnya.
"Saya enggak tahu, saya yang diundang. Otomatis saya hadir," terangnya.
Daftar 10 Mantan Kapolri yang Bertemu Prabowo di Hambalang
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11). Agenda tersebut mempertemukan sejumlah tokoh purnawirawan yang pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam periode kepemimpinan berbeda.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan itu terdiri dari Jenderal Polisi (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da'i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, serta Tito Karnavian.
Kehadiran para mantan pimpinan Polri tersebut menjadi perhatian karena pertemuan berlangsung ketika aparat tengah mengusut dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Dugaan penyadapan itu juga disebut berkaitan dengan sejumlah pejabat, tokoh partai politik, hingga kalangan media.
Dalam perkembangan perkara tersebut, empat orang yang diduga terlibat dalam aksi penyadapan, termasuk Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Situasi tersebut menjadi salah satu konteks yang turut membuat agenda pertemuan Presiden dengan para mantan Kapolri mendapat sorotan publik.
Istana Sebut Pertemuan sebagai Ajang Silaturahmi dan Tukar Pandangan
Sementara itu, berdasarkan siaran pers Sekretariat Presiden, pertemuan Prabowo dengan 10 mantan Kapolri tersebut dijelaskan sebagai agenda silaturahmi antara kepala negara dan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri.
Selain menjadi ajang mempererat hubungan, pertemuan itu juga dimanfaatkan untuk membicarakan berbagai persoalan yang sedang berkembang. Presiden dan para mantan Kapolri disebut saling bertukar pandangan sekaligus berbagi pengalaman mengenai dinamika kepemimpinan di lingkungan kepolisian.
"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi. Pertemuan ini turut menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan," tulis keterangan pers Sekretariat Presiden.
Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo tidak hadir sendirian. Sejumlah pejabat tinggi negara turut mendampingi kepala negara selama berlangsungnya pertemuan di Hambalang.
Mereka di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Comments