Singgung Listyo Sigit, Megawati Akui Enggan Pakai Ponsel Lantaran Jadi Orang yang Disadap

NewDay, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri angkat bicara soal kasus penyadapan yang diduga melibatkan eks Kapolri, Listyo Sigit Prabowo. Megawati menegaskan, sudah lama dirinya meminta agar Listyo Sigit dicopot.

Saat berpidato di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin (9/11), Megawati menyoroti penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh negeri ini.

“Tahun berapa kan saya sudah ngomong bahwa itu Pak Sigit tuh sudah waktunya, aduh, diganti,” kata Megawati.

Menurutnya, imbauan soal pergantian Sigit bukan karena iri atau benci tapi berdasarkan aturan.

"Saya tidak sirik, tidak benci, tidak hanya ngomong, tapi apa? Karena aturan,” paparnya.

Megawati Mengaku Tak Punya Ponsel

Megawati juga menegaskan, dirinya tidak punya telepon genggam atau telepon seluler (ponsel).

“Oh, Ibu apa enggap punya ponsel? Lho, saya memang enggak punya ponsel. Memang enggak punya aku. Kenapa? Karena saya orang yang disadap. Nah buktinya, ayo,” katanya.

Terkait penanganan kasus penyadapan, Megawati meminta agar para pelaku dihukum lebih berat

“Makanya saya minta ini nanti sadap menyadap ini hukumnya lebih kuat. Dan untuk orang yang melakukan hal itu, coba dong bayangkan. Kayak apa ya keluarganya. Udah ndak ada dari Pancasila kita yang namanya perikemanusiaan itu," kata Megawati.

Sebagai penutup pidatonya, Megawati mengutip ungkapan Sansekerta tentang kebenaran.

“Satyam eva jayate! Kemenangan pasti benar, kebenaran pasti menang,” kata Megawati.

Sejauh ini Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal. Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka telah resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sedangkan Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih sakit.

Bareskrim Polri juga telah mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk enam saksi guna menjamin keamanan selama proses penyelidikan berlangsung.