Mahfud MD Soal Penyadapan Presiden dan Eksodus PSI: Dari Isu Makar Hingga Ancaman "Kapal Karam"

NewDay, Jakarta -  Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal eksodus PSI atau gelombang pengunduran diri sejumlah pentolan Partai Solidaritas Indonesia.

Dalam perbincangan di kanal YouTube Mahfud MD Official yang diunggah Selasa (10/11), Mahfud menilai dinamika politik yang terjadi saat ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan isu keamanan negara hingga stabilitas partai politik.

Mahfud menyoroti dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Menurutnya, penyadapan terhadap kepala negara bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan tindakan berat yang mendekati ancaman keamanan nasional.

"Menyadap Presiden secara ilegal itu tindakan biadab dan bisa masuk dalam kategori indikasi makar. Jika ada pejabat tinggi atau mantan pejabat yang terlibat dalam skema seperti ini, pengusutan hukumnya harus tuntas dan tanpa pandang bulu," ujar Mahfud.

Ia menambahkan bahwa jika penegakan hukum membuktikan adanya persekongkolan atau keterlibatan institusional/tokoh tertentu dalam gerakan melawan kekuasaan negara, dampak hukumnya akan berimbas luas pada konstelasi politik nasional.

Eksodus PSI: Gejala "Kapal Karam"

Keterkaitan isu hukum dan politik tersebut dinilai Mahfud berimbas pada psikologis politik partai-partai yang dekat dengan lingkar kekuasaan sebelumnya, termasuk PSI.

Mahfud mengomentari mundurnya beberapa kader dan pejabat penting PSI dari posisi strategis sebagai bentuk kepanikan politik.

"Mereka berada di posisi dilematis antara bertahan atau keluar. Fenomena seperti ini kerap terjadi menjelang kapal karam, di mana para kader memilih untuk melompat lebih awal untuk menyelamatkan diri," kata Mahfud.

Mahfud juga mengingat kembali masa-masa awal pembentukan PSI ketika para pendiri seperti Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha menemuinya.

Kala itu, PSI membawa janji idealisme sebagai partai anak muda yang bersih dan membatasi usia pengurus.

"Dulu mereka datang membawa idealisme tinggi untuk menjadi 'virus kebaikan'. Sangat disayangkan, seiring berjalannya waktu idealisme tersebut bergeser," ungkapnya.

Ancaman Pembubaran PSI

Lebih lanjut, Mahfud mengingatkan, jika pengusutan kasus hukum, termasuk yang menyeret nama-nama besar seperti Listyo Sigit, menemukan bukti adanya aliran dana atau keterlibatan partai dalam gerakan yang melanggar hukum dan mengancam stabilitas negara, PSI bisa berada dalam ancaman serius.

"Jika dalam proses hukum terbukti ada keterlibatan dalam gerakan atau aliran dana yang melawan kekuasaan yang sah, tidak menutup kemungkinan dampaknya bisa berujung pada ancaman pembubaran partai," tegas Mahfud.

Sebelumnya dilaporkan, terjadi elombang pengunduran diri tiga pentolan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berada di Kabinet Merah Putih. 

Ketiganya adalah Menteri Kehutanan yang juga menjabat Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan yang merupakan mantan Ketua Umum PSI Giring Ganesha, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menjabat Wakil Ketua Umum PSI Isyana Bagoes Oka. 

Dengan mundurnya tiga kader PSI ini membuat perwakilan partai berlogo gajah kini kosong di kabinet Prabowo-Gibran.