Kronologi Budi Arie Benarkan Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Surat Pengunduran Diri Diserahkan di Halim
NewDay, Jakarta - Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Konfirmasi tersebut disampaikan Budi Arie setelah muncul informasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri Gibran dalam pertemuan di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Pernyataan Budi Arie sekaligus memperkuat informasi mengenai langkah politik Gibran di tengah dinamika yang berkembang terkait posisinya sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Kabar tersebut menjadi perhatian setelah muncul usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI yang berkaitan dengan proses pemakzulan Wakil Presiden.
Saat dimintai konfirmasi oleh awak media di Jakarta, Rabu (11/11), Budi Arie memberikan jawaban singkat terkait kabar pengunduran diri putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.
"(Gibran Mundur) Betul," ujar Budi.
Budi Arie Konfirmasi Surat Pengunduran Diri Diserahkan di Lanud Halim
Selain membenarkan kabar pengunduran diri Gibran, Ketua Umum Projo tersebut juga mengonfirmasi informasi mengenai lokasi penyerahan surat yang berkaitan dengan keputusan tersebut.
Budi Arie menyatakan bahwa surat pengunduran diri Gibran memang disampaikan ketika keduanya bertemu di Lanud Halim Perdanakusuma. Konfirmasi ini menjawab informasi mengenai pertemuan yang sebelumnya menjadi sorotan dalam perkembangan isu politik nasional.
Ketika kembali ditanya mengenai penyerahan surat tersebut di Halim, Budi Arie memberikan penegasan bahwa informasi itu benar.
"(Diserahkan di Halim) betul," ujarnya.
Keterangan tersebut menambah perkembangan informasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran. Namun, pernyataan Budi Arie dalam konfirmasi kepada media itu disampaikan secara singkat, tanpa memerinci lebih jauh proses maupun tahapan administratif pengunduran diri yang dimaksud.
Usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran Dibawa ke Paripurna DPR
Di tengah kabar mengenai pengunduran diri Gibran, dinamika politik di lingkungan parlemen juga terus berkembang. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, sebelumnya menyampaikan bahwa usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan diteruskan ke rapat paripurna DPR RI.
Agenda pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11). Rapat paripurna menjadi tahapan berikutnya dalam proses penyampaian usulan yang telah diajukan sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi.
Saan menjelaskan bahwa agenda tersebut akan mengikuti jadwal persidangan yang telah ditetapkan oleh DPR. Ia juga memastikan bahwa usulan HMP akan dibawa dalam forum paripurna untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif.
"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," ujar Saan kepada awak media di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).
Pernyataan Saan tersebut disampaikan ketika proses pengajuan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian publik. Usulan itu berkaitan dengan penilaian sejumlah anggota DPR yang mempersoalkan kelayakan Gibran untuk tetap menduduki jabatan Wakil Presiden.
Sebanyak 120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Usulan penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran diketahui telah memperoleh dukungan dari 120 anggota DPR RI. Jumlah tersebut berasal dari sejumlah fraksi yang ada di parlemen dan menjadi bagian dari proses politik yang diarahkan pada pemakzulan Wakil Presiden.
Para pengusul menilai terdapat persoalan terkait pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden. Karena itu, penggunaan hak menyatakan pendapat diajukan sebagai mekanisme konstitusional untuk membawa persoalan tersebut ke pembahasan lebih lanjut di DPR.
Dukungan terhadap usulan HMP tersebut tersebar di delapan fraksi dengan komposisi jumlah anggota yang berbeda-beda.
Berikut rincian anggota DPR yang mengusulkan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran Rakabuming Raka:
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP): 14 orang.
Fraksi Partai Golkar: 11 orang.
Fraksi Partai Gerindra: 11 orang.
Fraksi Partai NasDem: 19 orang.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 18 orang.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 28 orang.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN): 1 orang.
Fraksi Partai Demokrat: 18 orang.
Dari rincian tersebut, Fraksi PKS tercatat menjadi fraksi dengan jumlah pengusul terbanyak, yakni 28 anggota. Sementara itu, Fraksi PAN memiliki jumlah pengusul paling sedikit dengan satu anggota DPR.
Seluruh dukungan tersebut menjadi bagian dari proses pengajuan hak menyatakan pendapat yang dijadwalkan berlanjut melalui rapat paripurna pada Kamis (12/11).
Prasetyo Hadi Ungkap Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Sebelum Budi Arie memberikan konfirmasi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi lebih dahulu mengungkapkan adanya pembicaraan mengenai niat pengunduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo yang berlangsung pada Selasa (10/11) pagi. Pertemuan tersebut disebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
Pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden itu berlangsung ketika dinamika hukum terkait dokumen pendidikan Gibran tengah berkembang. Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah muncul proses hukum yang berkaitan dengan dokumen pendidikannya di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan situasi yang sedang berlangsung.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," bebernya.
Pernyataan Mensesneg tersebut menjadi salah satu keterangan pemerintah mengenai pembicaraan antara Prabowo dan Gibran. Informasi itu kemudian mendapat perhatian setelah Budi Arie membenarkan kabar pengunduran diri Gibran sekaligus penyerahan surat di Lanud Halim Perdanakusuma.
Dinamika Hukum Dokumen Pendidikan Gibran Jadi Sorotan
Perkembangan mengenai niat pengunduran diri Gibran berlangsung bersamaan dengan dinamika hukum yang berkaitan dengan dokumen pendidikannya. Persoalan tersebut menjadi salah satu isu yang turut mewarnai pembahasan mengenai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung disebut menjadi bagian dari perkembangan proses hukum yang berkaitan dengan dokumen tersebut. Situasi ini kemudian menjadi latar belakang pembicaraan antara Gibran dan Presiden Prabowo pada Selasa (10/11).
Di sisi lain, usulan hak menyatakan pendapat oleh 120 anggota DPR juga terus bergerak mengikuti agenda parlemen. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa telah menyampaikan bahwa usulan tersebut akan diteruskan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11).
Sementara itu, konfirmasi Budi Arie mengenai pengunduran diri Gibran serta penyerahan surat di Lanud Halim menambah perkembangan baru dalam isu yang tengah menjadi perhatian politik nasional.
Comments