Kompolnas Desak Polri Transparan Usut Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

Penanganan Kasus Penyadapan Disorot, Kompolnas Minta Polri Jaga Transparansi (Courtesy: Ilustrasi Penyadapan)

NewDay, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polri menjaga keterbukaan informasi dalam menangani perkara dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah personel kepolisian. Transparansi dinilai penting agar perkembangan kasus tersebut dapat dipahami masyarakat dan tidak memunculkan berbagai spekulasi atau isu yang berkembang di luar proses penegakan hukum.

Kompolnas juga menekankan perlunya penyampaian informasi secara rutin, baik mengenai tahapan penanganan perkara maupun materi penyidikan yang dapat disampaikan kepada publik. Penjelasan yang terukur diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai proses hukum yang sedang berjalan.

“Memang harus ada satu penjelasan yang berkala, baik tahapan maupun substansinya, sehingga isu itu menjadi isu penegakan hukum seperti yang dijelaskan oleh kepolisian, bukan isu lain-lain,” ujar Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11).

Kompolnas Minta Perkembangan Kasus Disampaikan Berkala

Mohammad Choirul Anam menilai perhatian masyarakat terhadap perkara dugaan penyadapan tersebut cukup besar. Hal itu tidak terlepas dari informasi bahwa sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan merupakan tokoh publik dengan posisi dan peran yang dikenal masyarakat.

Menurut Anam, kondisi tersebut membuat kepolisian perlu memberikan penjelasan secara berkala agar publik memperoleh informasi yang jelas mengenai penanganan perkara. Dengan demikian, perkembangan kasus dapat diikuti berdasarkan keterangan resmi aparat penegak hukum, bukan berkembang menjadi beragam dugaan yang belum terkonfirmasi.

Ia berharap Mabes Polri dapat menyampaikan informasi sesuai perkembangan penyidikan, termasuk tahapan yang telah dilakukan dan substansi perkara yang memungkinkan untuk dibuka kepada masyarakat.

“Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik. Publik punya harapan besar kepada rekan-rekan Mabes Polri yang menjalankan penanganan kasus itu, khususnya mereka yang merasa sebagai target penyadapan,” bebernya.

Anam juga menyoroti adanya harapan dari pihak-pihak yang merasa menjadi sasaran penyadapan agar perkara tersebut ditangani secara terbuka. Penjelasan kepolisian dinilai penting untuk memberikan kepastian mengenai proses hukum yang sedang berlangsung.

Bareskrim Tetapkan Empat Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping. Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, perkara ini juga mencakup dugaan tindak pidana penghapusan data elektronik serta akses ilegal. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menangani rangkaian dugaan perbuatan yang disebut terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.

Keempat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut diketahui merupakan personel Polri. Mereka diduga melakukan penyadapan secara ilegal terhadap sejumlah pihak, mulai dari Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, insan media, hingga tokoh organisasi masyarakat.

Pihak lain yang disebut turut menjadi sasaran dugaan penyadapan meliputi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kalangan pengusaha. Dengan cakupan pihak yang diduga menjadi target tersebut, perkara ini turut menjadi perhatian publik dan mendorong munculnya permintaan agar proses penanganannya disampaikan secara transparan.

Penyadapan Diduga Dilakukan Tanpa Dokumen Permohonan Penyidik

Dalam uraian perkara tersebut, penyadapan yang diduga dilakukan para tersangka disebut tidak disertai surat permohonan dari penyidik. Kegiatan itu juga dikabarkan tidak dilengkapi lampiran laporan polisi (LP) sebagaimana dokumen yang berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Selain tidak didukung dokumen permohonan penyidik maupun laporan polisi, aktivitas penyadapan tersebut diduga tidak memiliki keterkaitan dengan penanganan perkara pidana. Dugaan inilah yang menjadi bagian dari substansi kasus yang ditangani Bareskrim Polri.

Penyidik juga mengungkap dugaan tindakan lain yang dilakukan para tersangka setelah aktivitas penyadapan tersebut. Pada Oktober 2026, mereka diduga menghapus hasil penyadapan elektronik yang sebelumnya diperoleh.

Penghapusan data itu diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. Dugaan penghapusan hasil penyadapan tersebut turut menjadi bagian dari perkara yang mencakup tindak pidana penghapusan data elektronik dan akses ilegal.