Ketua Umum Parpol Masih Menunggu Perkembangan Terkait Isu Gibran
NewDay, Jakarta - Sejumlah ketua umum partai politik memilih berhati-hati menanggapi kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Para pimpinan partai, mulai dari Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bahlil Lahadalia hingga Surya Paloh melalui jajaran Partai NasDem, cenderung menunggu kejelasan sebelum menentukan sikap politik.
Polemik ini mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan keinginan mundur ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam.
Prasetyo kemudian meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak permintaan Gibran. Menurut dia, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada wakilnya. Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Isu tersebut berkembang di tengah sorotan terhadap dokumen pendidikan Gibran dan pembahasan mengenai langkah politik yang dapat ditempuh untuk menyikapi persoalan itu. Situasi ini mendorong sejumlah partai politik menunggu informasi yang lebih lengkap sebelum menyampaikan keputusan resmi.
Muhaimin, AHY, dan Bahlil Pilih Menunggu
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memilih menunggu perkembangan dan masukan dari Fraksi PKB di DPR. Ia menilai partainya perlu mencermati situasi sebelum menentukan langkah politik.
"Kita tunggu saja. Apa pun yang terjadi perkembangannya kita pada posisi menunggu," kata Muhaimin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Muhaimin juga menunggu konsolidasi antarfraksi di DPR untuk mengetahui arah pembahasan dan langkah yang mungkin muncul dari perkembangan tersebut.
Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengambil sikap serupa. Ia menekankan pentingnya menjalankan setiap proses politik sesuai konstitusi dan ketentuan hukum. Demokrat juga masih membutuhkan informasi yang lebih lengkap mengenai pembicaraan antara Prabowo dan Gibran sebelum menentukan sikap final.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta publik menghormati saran yang disampaikan Prabowo kepada Gibran. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara utuh isi pembicaraan keduanya sehingga belum ingin menarik kesimpulan.
"Pada prinsipnya kalau kita membaca berita yang disampaikan oleh Pak Mensesneg, apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kepada Pak Wapres, saya pikir sesuatu yang harus juga dihormati," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (10/11).
Bahlil juga meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan penggantian wakil presiden jika pengunduran diri benar-benar terjadi. Ia memilih menunggu perkembangan resmi sebelum menentukan langkah politik Golkar
NasDem Tunggu Arahan Surya Paloh
Partai NasDem juga belum mengambil keputusan final terkait polemik tersebut. Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni menyatakan partainya masih menunggu arahan Ketua Umum Surya Paloh.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional. Menurut dia, kejelasan proses diperlukan agar polemik tidak berlarut-larut dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Sikap para pimpinan partai itu memperlihatkan bahwa isu pengunduran diri Gibran belum mendorong mereka mengambil langkah politik secara terbuka. Mereka cenderung menunggu penjelasan dari pihak terkait, berkonsultasi dengan fraksi masing-masing di DPR, serta memastikan setiap langkah mengikuti ketentuan hukum.
Secara konstitusional, pengunduran diri wakil presiden bukan sekadar persoalan pernyataan politik. Pasal 8 UUD 1945 mengatur mekanisme penggantian wakil presiden apabila jabatan tersebut kosong. Jika wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Karena itu, apabila Gibran benar-benar mengajukan pengunduran diri secara resmi, proses selanjutnya harus mengikuti ketentuan konstitusi. Pernyataan mengenai niat mundur saja tidak otomatis mengakhiri jabatannya.
Hingga perkembangan yang diberitakan pada 11 November 2026, para ketua umum partai yang memberikan tanggapan belum menyampaikan keputusan final mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran. Mereka memilih menunggu kejelasan sembari menempatkan konstitusi sebagai acuan.
Respons tersebut menunjukkan bahwa partai politik masih berhati-hati menghadapi persoalan yang menyangkut jabatan wakil presiden. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada kejelasan sikap Gibran, penjelasan pemerintah, serta proses yang berlaku apabila pengunduran diri benar-benar diajukan secara resmi.
Comments