Jubir Partai Gerindra Kamrussamad Desak Polri Perluas Penyidikan Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Pihak Asing Ikut Disorot

Bukan Cuma Empat Tersangka! Gerindra Minta Polri Telusuri Dugaan Sponsor Penyadapan Presiden Prabowo. (Courtesy: Ilustrasi Penyadapan Percakapan Telepon)

NewDay, Jakarta - Juru bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, meminta Polri memperluas cakupan penyidikan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Kamrussamad, dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum biasa. Dia menilai, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power, bahkan berpotensi menunjukkan adanya insubordinasi di dalam lingkungan pemerintahan.

"Kami tentu sangat menyesalkan kejadian ini," ujar Kamrussamad kepada awak media di Jakarta, Minggu (8/11).

Minta Penyidikan Telusuri Masa Jabatan Listyo Sigit

Kamrussamad mengatakan, pengembangan penyidikan perlu mencakup penelusuran terhadap dugaan keterlibatan Listyo Sigit Prabowo, yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Dia menilai, penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan dugaan penyadapan selama Listyo menjabat sebagai Kapolri. Masa kepemimpinan yang berlangsung sekitar enam tahun dinilai perlu menjadi salah satu periode yang diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

Selain menelusuri dugaan perbuatan para tersangka, Kamrussamad juga mendorong penyidik mengembangkan pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya pihak lain di luar institusi kepolisian.

Menurut dia, salah satu aspek yang perlu didalami adalah dugaan keterlibatan pihak asing. Hal tersebut dinilai penting karena perkara yang berkaitan dengan penyadapan Presiden menyentuh persoalan kedaulatan nasional.

Dugaan Keterlibatan Oligarki dan Kekuatan Politik Perlu Didalami

Tidak hanya kemungkinan adanya keterlibatan pihak asing, Kamrussamad turut meminta penyidik menelusuri dugaan pihak yang memberikan dukungan atau menjadi sponsor kegiatan tersebut.

Dia menyebut kemungkinan adanya oligarki maupun kekuatan politik tertentu yang diduga terlibat dalam tindakan penyadapan. Karena itu, perluasan penyidikan diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang berada di balik dugaan peristiwa tersebut, apabila memang ditemukan bukti yang mendukung.

Kamrussamad berpandangan bahwa penelusuran tidak seharusnya berhenti pada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik, menurut dia, perlu mendalami seluruh kemungkinan yang berkaitan dengan perkara tersebut agar konstruksi kasus dapat diketahui secara lebih menyeluruh.

Usulkan Pelibatan BAIS TNI dan BIN

Lebih lanjut, Kamrussamad menyampaikan bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan keterlibatan lembaga intelijen apabila hal itu diperlukan dalam proses penanganan perkara.

Dua institusi yang disebutnya adalah Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Usulan tersebut disampaikan dengan pertimbangan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden berkaitan dengan aspek keamanan negara serta keberlangsungan pemerintahan yang sah.

Menurut Kamrussamad, koordinasi dengan lembaga terkait dapat dipertimbangkan apabila pengembangan perkara menunjukkan adanya dimensi keamanan nasional yang membutuhkan pendalaman lebih luas.

DPR Bisa Pertimbangkan Pembentukan Pansus

Selain mendorong penguatan penyidikan di lingkungan Polri, Kamrussamad juga menyinggung kemungkinan pembahasan perkara tersebut melalui mekanisme pengawasan di parlemen.

Dia menyatakan, pembentukan panitia khusus atau pansus dapat dipertimbangkan untuk mendalami persoalan tersebut sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamrussamad menjelaskan bahwa aspirasi mengenai pembentukan mekanisme pendalaman itu dapat disampaikan melalui Badan Musyawarah (Bamus) maupun Komisi III DPR yang menjadi mitra kerja Polri.

Dia juga membuka kemungkinan pembahasan dilakukan dengan melibatkan komisi lain apabila ruang lingkup persoalan membutuhkan koordinasi lintas alat kelengkapan dewan (AKD).

"Jika dipandang harus melibatkan komisi atau lintas komisi atau lintas AKD, biasanya memang bisa saja diperlukan panja atau pun tingkatan panja," katanya.

Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Sebelumnya, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik pada Selasa, 3 November 2026.

Ketiga orang tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi (EH).

Penetapan tersangka kemudian bertambah setelah Polri mengumumkan status hukum mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Inspektur Jenderal Polisi Slamet Uliandi (SU), pada Kamis, 5 November 2026.

Dengan penetapan tersebut, jumlah orang yang disebut sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik itu menjadi empat orang.

Tiga Tersangka Ditahan di Rutan Mako Brimob

Pada Kamis, 5 November 2026, Polri juga menyampaikan bahwa Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.

Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan. Berdasarkan keterangan dalam informasi perkara tersebut, penahanan terhadap SU belum dilakukan karena yang bersangkutan masih menjalani pemulihan akibat kondisi sakit pascastroke.

Perkembangan penanganan perkara tersebut menjadi latar belakang munculnya desakan agar penyidikan tidak hanya berfokus pada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain sebagaimana disampaikan Kamrussamad.