Di Tengah Heboh Kasus Penyadapan, SBY Justru Santai Melukis, Andi Mallarangeng Ungkap Cerita Ini
NewDay, Ungaran - Di saat isu dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik menjadi perbincangan hangat, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru memperlihatkan aktivitas yang berbeda.
Ia tampak menikmati perjalanan dengan mengabadikan keindahan panorama alam melalui lukisan, tanpa terlihat terganggu oleh polemik politik yang sedang berkembang.
Momen menarik tersebut diunggah oleh politikus Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, melalui akun Instagram pribadinya @andi_a_mallarangeng. Video itu kemudian menjadi perhatian setelah dibagikan dan dikutip pada Senin (9/11).
Dalam rekaman yang dibagikan Andi, SBY terlihat duduk santai sambil memegang kuas untuk melukis pemandangan Gunung Ungaran di Jawa Tengah.
Dengan perlengkapan berupa cat dan kanvas, mantan kepala negara tersebut tampak menikmati kesempatan untuk menyalurkan kegemarannya di bidang seni lukis.
Andi menjelaskan bahwa momen tersebut berlangsung ketika dirinya menemani SBY melakukan perjalanan darat menuju Pacitan, Jawa Timur. Di tengah perjalanan, rombongan mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah tempat istirahat.
Persinggahan itu dilakukan di Rest Area 427A yang berada di kawasan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Lokasi tersebut menawarkan panorama alam yang menarik perhatian SBY hingga akhirnya memutuskan untuk meluangkan waktu melukis.
"Heboh soal penyadapan, Pak SBY santai saja melukis. Sekarang kami sedang otw ke Pacitan dan mampir di Rest Area 427A di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah," tulis Andi.
Menurut penuturan Andi, kawasan tempat mereka berhenti memiliki pemandangan alam yang begitu menarik. Hamparan Gunung Ungaran, bentang lembah, hingga kontur lereng perbukitan di sekelilingnya menghadirkan objek visual yang kemudian menarik minat SBY untuk membuat sebuah lukisan.
"Kebetulan di situ pemandangannya luar biasa. Ada Gunung Ungaran serta lembah dan lereng di sekitarnya. Pak SBY langsung mengambil kuas, cat dan kanvas untuk melukis pemandangannya," ungkapnya.
Andi Mallarangeng Singgung Kasus Penyadapan Lewat Cerita Satir
Selain membagikan aktivitas SBY ketika melukis, Andi juga memanfaatkan unggahan tersebut untuk menyampaikan sindiran bernuansa humor terkait dugaan penyadapan ilegal yang belakangan ramai diperbincangkan. Ia mengemas sindiran itu melalui sebuah cerita rekaan tentang percakapan antara seseorang yang bertugas melakukan penyadapan dengan atasannya.
Dalam ilustrasi yang dibuat Andi, sang atasan digambarkan terus memantau aktivitas SBY dan ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan mantan Presiden tersebut. Namun, laporan dari anak buahnya justru menggambarkan kegiatan yang jauh dari pembicaraan politik.
Cerita itu dimulai ketika seorang atasan menanyakan aktivitas SBY kepada bawahannya yang digambarkan sedang melakukan pemantauan.
"Pak SBY sedang apa?" tanya sang bos dalam cerita Andi.
Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh anak buahnya dengan penjelasan bahwa SBY tidak sedang melakukan kegiatan politik ataupun membahas persoalan pemerintahan. Sebaliknya, ia justru terlihat terus berkonsentrasi membuat lukisan.
"Melukis terus Pak, dari tadi," jawab anak buahnya.
Belum puas dengan laporan tersebut, sang atasan kembali mencoba mencari tahu apakah SBY sempat membicarakan urusan politik selama berada di lokasi. Namun, jawaban yang diterimanya tetap tidak menunjukkan adanya pembicaraan semacam itu.
"Enggak Pak, cuma sedang cari pemandangan yang bagus untuk dilukis," demikian jawaban yang digambarkan Andi.
Andi kemudian mengakhiri ilustrasi percakapan tersebut dengan sebuah ungkapan singkat yang menyiratkan sindiran terhadap sosok yang digambarkan sebagai penyadap.
"Frustrasi dia," tulisnya lagi.
Andi Minta Dugaan Penyadapan Diusut hingga Aktor Utamanya
Di balik penyampaian sindiran melalui cerita humor tersebut, Andi menegaskan bahwa persoalan dugaan penyadapan tanpa izin merupakan perkara serius yang tidak semestinya dipandang sebelah mata. Ia meminta agar penanganan kasus tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum sehingga fakta mengenai peristiwa itu dapat diungkap secara menyeluruh.
Andi secara khusus menyebut Kapolri Suyudi Ario Seto bersama jajaran aparat negara lainnya sebagai pihak yang diharapkan dapat menangani pengusutan perkara tersebut. Menurutnya, penyelidikan perlu dilakukan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk pihak yang berada di balik peristiwa itu.
"Sementara Pak SBY melukis, urusan penyadapan ini kita percayakan kepada Kapolri Suyudi dan aparat negara lainnya untuk membongkarnya, dari hilir sampai ke hulu, sampai ke dalangnya," tulis Andi.
Di sisi lain, Andi juga mengingatkan bahwa berbagai persoalan politik maupun hukum yang tengah berlangsung tidak seharusnya menghentikan aktivitas dan kehidupan masyarakat. Ia menggambarkan kegiatan SBY yang tetap melukis sebagai contoh bahwa rutinitas dapat terus berjalan meskipun situasi politik sedang dipenuhi berbagai polemik.
"Sementara Pak SBY melukis, urusan penyadapan ini kita percayakan kepada Kapolri Suyudi dan aparat negara lainnya untuk membongkarnya, dari hilir sampai ke hulu, sampai ke dalangnya," lanjutnya.
Lebih jauh, Andi berharap pengungkapan perkara tersebut dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, terutama menyangkut keamanan komunikasi dan privasi setiap warga negara.
"Semoga negeri kita bisa menjadi lebih baik lagi, lebih maju, lebih sejahtera dan lebih mampu melindungi warganegaranya dari penyadapan ilegal," ujarnya.
Ia juga kembali menegaskan bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa dasar dan prosedur hukum tidak dapat dibenarkan. Karena itu, proses penyelidikan dinilai perlu menjangkau seluruh rangkaian peristiwa, termasuk mencari pihak yang diduga menjadi pengendali tindakan tersebut.
"Tapi apapun itu penyadapan semacam itu tidak dapat dibenarkan. Harus dibongkar tuntas sampai ke hulu, siapa dalangnya," tegas Andi.
Kepala BIN Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra turut memberikan tanggapan mengenai dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai tindakan tersebut bukan sekadar persoalan penyadapan biasa karena dinilai memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar.
Pernyataan itu disampaikan Herindra ketika mendatangi Istana Kepresidenan pada Jumat (6/11). Saat memberikan keterangan kepada awak media, ia menyampaikan penilaiannya mengenai dugaan tindakan ilegal tersebut.
"Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja," kata Herindra saat mendatangi Istana Kepresidenan, Jumat (6/11).
Empat Jenderal Polri Jadi Tersangka dalam Perkara Penyadapan
Dalam perkembangan penanganan perkara, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal kepolisian sebagai tersangka terkait dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Nama-nama yang masuk dalam daftar tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Penetapan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan kepolisian untuk mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya. Status tersangka yang disandang keempat perwira tersebut tetap merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan.
Berdasarkan perkembangan yang disampaikan dalam laporan perkara, tiga tersangka, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditempatkan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena pertimbangan kondisi kesehatannya setelah mengalami stroke.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Praktik yang sedang didalami itu diduga dilakukan tanpa mengikuti mekanisme dan ketentuan resmi serta tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan penegakan hukum yang sah.
Selain menelusuri dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon, penyidik juga mengembangkan pemeriksaan terhadap kemungkinan penghilangan bukti elektronik. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026 melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Seiring bertambahnya perkembangan dalam penyidikan, cakupan pemeriksaan kini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur dan penghapusan data elektronik. Aparat juga mendalami kemungkinan adanya pelanggaran hukum lainnya yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa tersebut.
Meski Kepala BIN Muhammad Herindra sebelumnya menyebut dugaan tindakan itu mengarah pada makar, penilaian tersebut belum menjadi putusan hukum terhadap para tersangka. Dugaan unsur makar maupun kemungkinan tindak pidana lainnya masih memerlukan pendalaman penyidik dan pembuktian melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Comments