Dari Bahlil hingga Hercules, Inilah Orang yang Mengaku Jadi Korban Penyadapan Listyo Sigit Cs
NewDay, Jakarta - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri terus menjadi perhatian.
Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga memunculkan pengakuan sejumlah tokoh nasional yang menyebut diri mereka turut menjadi sasaran penyadapan.
Beberapa nama yang mengaku masuk dalam daftar pihak yang diduga disadap di antaranya Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshall alias Hercules, serta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Pengakuan para tokoh tersebut muncul setelah beredar informasi mengenai daftar sejumlah orang yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Masing-masing memberikan tanggapan berbeda ketika mengetahui namanya disebut dalam daftar tersebut.
Sebelumnya, Listyo Sigit bersama tiga jenderal Polri lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Bareskrim Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Berikut tiga tokoh yang mengaku namanya turut tercantum dalam daftar dugaan korban penyadapan Listyo Sigit Prabowo Cs.
1. Bahlil Lahadalia Mengaku Teleponnya Ikut Disadap
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dirinya juga diduga menjadi korban penyadapan oleh kelompok mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Cs. Pernyataan tersebut sekaligus disampaikan untuk membantah kabar yang mengaitkan dirinya dengan dugaan keterlibatan dalam aktivitas penyadapan tersebut.
Bahlil menyampaikan pengakuannya ketika memberikan pidato dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11). Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa bukan hanya Presiden Prabowo yang diduga menjadi sasaran penyadapan, melainkan dirinya juga mengalami hal serupa.
"Tidak hanya kepala negara yang disadap, saya pun disadap soalnya. Awak pun jadi disadap dan saya takut juga itu barang disadap," ujarnya saat berpidato di pelantikan DPD I Golkar Maluku, Sabtu (7/11).
Ia kemudian menyinggung kekhawatirannya apabila percakapan melalui telepon pribadinya ikut diketahui pihak lain. Bahlil bahkan secara khusus menyoroti aktivitas komunikasi yang berlangsung pada malam hari.
"Karena telepon saya itu kan kelakuan siang dan malam kan ketahuan semua di situ kan? Yang saya takut itu bukan di telepon siangnya, malamnya itu saya takut gitu," imbuhnya.
Bahlil yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM tersebut juga membantah informasi yang menyebut dirinya pernah menghadiri rapat bersama para pihak yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan.
Ia menegaskan tidak pernah mengikuti pertemuan sebagaimana isu yang beredar, khususnya rapat yang disebut berlangsung sebelum sejumlah jenderal Polri ditangkap. Menurutnya, informasi tersebut perlu dibuktikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
"Kalau memang ada rapat itu siapa aja, dibuka aja. Karena saya merasa tidak pernah melakukan itu," jelasnya.
Bahlil juga meminta pihak-pihak yang menyebarkan informasi mengenai dugaan keterlibatannya agar segera memberikan penjelasan dan melakukan klarifikasi. Ia menilai tuduhan tersebut harus disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Segera klarifikasi itu Dan buktikan, saya minta kepada pihak aparat keamanan, pihak kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka aja," tegasnya.
2. Hercules Heran Namanya Masuk Daftar Korban Penyadapan
Tokoh lainnya yang mengaku namanya tercantum dalam daftar dugaan korban penyadapan adalah Rosario de Marshall atau yang lebih dikenal dengan nama Hercules. Ketua Umum GRIB Jaya tersebut mengaku mengetahui informasi itu setelah melihat unggahan di media sosial.
Dalam informasi yang beredar, nama Hercules disebut berada di urutan ke-25 dalam daftar orang yang diduga menjadi sasaran penyadapan Listyo Sigit Prabowo Cs. Mengetahui namanya ikut dicantumkan, Hercules mengaku merasa heran sekaligus melontarkan pernyataan bernada sindiran.
Ia menyampaikan tanggapannya ketika ditemui awak media di Mapolda Metro Jaya, Kamis (5/11).
"Saya kemarin lihat saya juga masuk urutan nomor 25, lah ini aku makin hebat saja ini. Berarti Hercules termasuk diperhitungkan ya? Padahal saya biasa-biasa saja," ujarnya kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (5/11).
Di luar keterkejutannya mengetahui nama sendiri masuk dalam daftar tersebut, Hercules juga menyampaikan keprihatinan terhadap dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi kepolisian.
Menurutnya, tindakan penyadapan terhadap kepala negara tanpa dasar hukum merupakan perbuatan serius yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara. Ia bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Indonesia.
"Kalau menurut saya, ini semacam pengkhianat, pengkhianat terhadap bangsa, pengkhianat terhadap rakyat Indonesia, pengkhianat terhadap negara," tuturnya.
Atas dasar itu, Hercules meminta kepolisian tidak membiarkan perkara tersebut tanpa penanganan yang menyeluruh. Ia mendorong aparat penegak hukum mengungkap kasus yang melibatkan tiga perwira tinggi aktif Polri tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Ini enggak boleh dibiarkan. Karena di negara hukum, tentunya hukum itu berlaku untuk semua orang," jelasnya.
3. Said Iqbal Sebut Namanya Berada di Urutan 42
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga mengungkapkan bahwa dirinya memperoleh informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh nasional, termasuk namanya sendiri.
Said menyebut mengetahui kabar tersebut melalui pemberitaan media yang dibacanya. Berdasarkan informasi yang diterima, namanya disebut berada di posisi ke-42 dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal Polri lainnya.
Pengakuan itu disampaikan ketika Said menghadiri aksi bertajuk 'Ikrar Jaga Persatuan Indonesia - Jaga Presiden Prabowo Subianto' di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (7/11).
"Pertama, saya disadap menurut informasi dari media yang saya baca, tapi itu kan harus klarifikasi. Saya nomor 42, kan? Nomor 42, saya disadap," kata Said saat menggelar aksi 'Ikrar Jaga Persatuan Indonesia - Jaga Presiden Prabowo Subianto" di Monas, Jakarta, Sabtu (7/11).
Meski namanya disebut masuk dalam daftar tersebut, Said mengaku tidak memberikan reaksi berlebihan. Ia justru menyampaikan bahwa risiko penyadapan merupakan sesuatu yang sudah biasa dihadapi oleh kalangan aktivis dalam menjalankan perjuangan.
Said yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh itu menggambarkan situasi tersebut sebagai bagian dari risiko yang harus dihadapi seseorang ketika memperjuangkan kepentingan tertentu.
"Apa sikap saya? Biasa-biasa saja, itu risiko perjuangan para aktivis. Kalau kamu berani apa namanya, memadamkan api atau membakar api, harus berani terbakar. Jadi itu biasa-biasa saja," jelas Said yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh tersebut.
Namun, Said memberikan penekanan berbeda ketika membahas dugaan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta agar persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum dan seluruh pihak tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Menurutnya, penanganan perkara harus diserahkan kepada aparat penegak hukum agar proses penyelidikan maupun penyidikan berjalan sesuai aturan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
"Nah, kalau terhadap presiden, serahkan pada mekanisme hukum. Kita harus ada asas praduga tak bersalah," jelasnya.
Said turut mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi bohong atau memunculkan pertentangan di tengah masyarakat. Ia meminta semua pihak memberikan ruang kepada kepolisian untuk menjalankan tugasnya.
"Jangan diadu domba dengan hoaks-hoaks yang berkembang. Biarlah kita serahkan Mabes Polri agar Mabes Polri melakukan tugasnya," pungkasnya.
Empat Jenderal Polri Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penetapan tersebut mencakup mantan pejabat kepolisian yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di institusi Polri.
Keempat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Dalam perkara tersebut, para tersangka dijerat menggunakan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang selain Slamet Uliandi disebut telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Mabes Polri.
Perkembangan penyidikan kasus ini juga menjadi perhatian setelah sejumlah tokoh nasional menyampaikan pengakuan bahwa nama mereka masuk dalam daftar dugaan korban penyadapan. Meski demikian, informasi mengenai daftar tersebut tetap memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak berwenang.
Comments