AHY Mengecam Keras Dugaan Penyadapan Ilegal

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono

NEWDAY.ID - JAKARTA – Kasus dugaan penyedapan ilegal begitu menyita perhatian masyarakat dan berbagai kalangan. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa informasi dan komunikasi pribadi mereka tidak dapat diakses secara sewenang-wenang oleh pihak yang memiliki kekuasaan.

Hal ini menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital, ketika data komunikasi dapat menjadi sumber informasi yang sangat sensitif dan berpengaruh terhadap kehidupan pribadi maupun kepentingan publik. Perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan tindak pidana yang melibatkan pejabat kepolisian, tetapi juga membuka pertanyaan lebih luas mengenai tata kelola kewenangan aparat, pengawasan penggunaan teknologi penyadapan, hingga jaminan perlindungan privasi masyarakat.

Dalam unggahan di media sosialnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengecam keras dugaan penyadapan yang dilakukan di luar prosedur dan dasar hukum yang sah.

Instagram @agusyudhoyono

Menurut AHY, tindakan penyadapan tanpa kewenangan yang jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam keamanan negara, hak privasi, kepercayaan publik, serta kehidupan demokrasi.

"Saya mengecam keras dugaan penyadapan yang dilakukan di luar prosedur dan dasar hukum yang sah. Menurut keterangan Polri, sasaran dugaan penyadapan ini mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha. Penyadapan ilegal merupakan penyalahgunaan kewenangan yang mengancam keamanan negara, hak privasi, dan kepercayaan publik. Ini juga menjadi ancaman serius bagi kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Publik berhak mendapatkan jawaban yang terang: siapa saja yang menjadi sasaran, siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan untuk kepentingan siapa hasil sadapan digunakan?

Saya mendukung Presiden Prabowo dan Polri untuk mengusut perkara ini sampai tuntas berdasarkan hukum yang berlaku. Jika komunikasi Presiden saja disadap, rakyat tentu berhak bertanya: seberapa kuat perlindungan atas privasi mereka? Terkait pernyataan Mensesneg bahwa perkara ini mengarah pada dugaan makar, kami mendukung aparat penegak hukum mendalami seluruh kemungkinan tersebut secara cermat dan objektif.

Hukum harus ditegakkan. Seadil-adilnya. Setegas-tegasnya. Tanpa pandang bulu."

Pernyataan AHY memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan keamanan seorang Presiden. Ketika dugaan penyadapan juga menyasar tokoh politik, jurnalis, aktivis, dan masyarakat lainnya, muncul persoalan yang lebih luas mengenai perlindungan hak warga negara. Menurutnya, dalam negara demokrasi, setiap orang memiliki hak atas privasi dan perlindungan komunikasi pribadi sesuai ketentuan hukum.