Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia Ancam Somasi Pihak yang Menuding Dirinya Terlibat Penyadapan Percakapan Presiden Prabowo
NewDay, Ambon - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan dirinya juga merasa menjadi korban penyadapan di tengah mencuatnya polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Tak hanya mengkhawatirkan keamanan komunikasi melalui telepon pribadinya, Bahlil turut membantah tudingan yang menyebut dirinya pernah bertemu dengan sejumlah jenderal yang dikaitkan dengan perkara tersebut sebelum mereka ditangkap.
Bahlil bahkan memberikan peringatan kepada pihak yang menuding dirinya agar menunjukkan bukti atas pernyataan yang telah disampaikan. Jika tuduhan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, ia menyatakan tidak akan segan mengambil langkah hukum, termasuk melayangkan somasi.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil ketika memberikan pidato dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11).
Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung dugaan penyadapan yang belakangan menjadi perhatian publik sekaligus mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan komunikasi pribadinya ikut menjadi sasaran.
Bahlil Khawatir Percakapan Telepon Pribadinya Disadap
Di hadapan kader Partai Golkar yang menghadiri Rakerda di Maluku, Bahlil mengaku dirinya juga merasa berada dalam posisi sebagai korban penyadapan.
Ia bahkan menyampaikan kekhawatiran bahwa aktivitas komunikasi melalui telepon pribadinya dapat diketahui pihak lain apabila perangkat tersebut benar-benar disadap.
Dengan nada berseloroh, Bahlil mengatakan bahwa percakapan melalui telepon pada siang maupun malam hari berpotensi diketahui apabila penyadapan benar-benar terjadi. Ia secara khusus menyinggung aktivitas komunikasi pada malam hari yang menurutnya lebih dikhawatirkan.
"Saya pun disadap juga soalnya. Saya pun takut juga barang itu disadap karena telepon saya itu kan, kelakuan siang dan malam kan ketahuan semua di situ, kan. Yang saya takut itu bukan telepon siangnya, malamnya itu saya takut," kata Bahlil.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah berkembangnya isu mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Persoalan ini turut menyeret sejumlah nama dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Bantah Pernah Bertemu Jenderal Sebelum Penangkapan
Selain berbicara mengenai kekhawatiran terhadap penyadapan, Bahlil juga memberikan klarifikasi atas tudingan yang mengaitkan dirinya dengan sejumlah jenderal yang terseret dalam polemik tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pada awalnya tidak terlalu memberikan perhatian terhadap informasi mengenai dugaan pertemuan antara seorang ketua umum partai politik dengan sejumlah jenderal yang dikaitkan dengan kasus penyadapan.
Namun, sikap tersebut berubah setelah dirinya mengetahui bahwa terdapat pihak yang secara khusus menyebut namanya dalam pembahasan yang berkembang di ruang publik.
Bahlil mengaku mendapat tuduhan pernah bertemu dengan sejumlah jenderal tersebut sebelum mereka ditangkap.
Ia pun membantah tudingan itu dan meminta pihak yang menyampaikan informasi tersebut untuk memperlihatkan bukti yang dapat mendukung pernyataannya.
Menurut Bahlil, orang yang melontarkan tuduhan tersebut merupakan sosok yang lebih senior dibandingkan dirinya.
Ia juga memberikan sejumlah gambaran mengenai orang yang dimaksud, termasuk kebiasaannya menggunakan kacamata dan berbicara dalam program siniar atau podcast.
Pernyataan Bahlil tersebut sekaligus menjadi respons atas informasi yang beredar melalui sejumlah program siniar yang membicarakan dugaan keterlibatan tokoh partai politik dalam perkara penyadapan.
Ancam Somasi Pihak yang Menuding Dirinya
Bahlil menegaskan bahwa tuduhan yang menyangkut dirinya bukan persoalan ringan. Ia meminta pihak yang menyebut namanya agar tidak sekadar menyampaikan pernyataan kepada publik tanpa memiliki bukti yang jelas.
Ia bahkan secara terbuka menyatakan kesiapannya membawa persoalan tersebut ke ranah hukum apabila tuduhan yang dilayangkan tidak dapat dibuktikan.
"Dan saya memberikan kepada tadi itu, senior saya juga, senior yang merasa paling pintar bicara, sering pakai kacamata orangnya, di podcast, dan saya bilang kalau memang itu diduga saya, buktikan, kalau tidak saya akan somasi. Kalau tidak saya akan proses secara hukum, karena ini berbahaya. Menurut saya tuduhan ini sama kuatnya dengan melakukan penyadapan," tegasnya.
Ancaman somasi tersebut menjadi bagian dari respons Bahlil terhadap tuduhan yang menurutnya dapat menimbulkan persoalan serius apabila disampaikan tanpa dasar pembuktian.
Somasi sendiri merupakan teguran atau peringatan hukum yang ditujukan kepada pihak tertentu. Langkah ini umumnya dilakukan untuk meminta klarifikasi, pertanggungjawaban, atau pemenuhan suatu tuntutan sebelum pihak yang merasa dirugikan mempertimbangkan upaya hukum lebih lanjut.
Dalam konteks pernyataannya, Bahlil menginginkan agar pihak yang telah mengaitkan namanya dengan dugaan pertemuan bersama sejumlah jenderal dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut.
Ia menilai penyampaian tuduhan tanpa bukti berpotensi menimbulkan dampak serius, terlebih ketika persoalan yang dibicarakan berkaitan dengan dugaan tindak pidana dan melibatkan sejumlah pejabat.
Minta Polisi Mengusut Tuntas Dugaan Penyadapan Prabowo
Di luar bantahan terhadap tuduhan yang menyeret namanya, Bahlil juga menyampaikan permintaan kepada aparat keamanan, khususnya kepolisian, agar melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, perkara tersebut perlu dibuka secara terang agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ia juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak terus berkembang menjadi ajang saling menuduh tanpa disertai pembuktian.
Bahlil meminta aparat kepolisian tidak membiarkan polemik tersebut berlarut-larut dan segera mengungkap fakta yang berkaitan dengan dugaan penyadapan.
"Saya minta kepada aparat keamanan, pihak kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka aja, jangan fitnah terus yang dibangun, diusut aja," kata Bahlil.
Permintaan tersebut disampaikan seiring semakin berkembangnya pembicaraan mengenai dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Sejumlah informasi yang beredar turut menghubungkan perkara itu dengan nama beberapa pejabat kepolisian, sehingga memunculkan perhatian terhadap proses penanganannya.
Sejumlah Nama Pejabat Polri Dikaitkan dengan Kasus Penyadapan
Polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai sejumlah pejabat kepolisian yang disebut memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam informasi yang beredar, terdapat empat nama yang dikaitkan dengan kasus ini. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Nama-nama tersebut muncul dalam pembahasan yang berkembang mengenai dugaan penyadapan dan rangkaian peristiwa yang menyertainya.
Selain itu, sejumlah narasumber dalam beberapa program siniar juga menyampaikan informasi mengenai keberadaan seorang tokoh partai politik di tempat kejadian perkara (TKP) ketika proses penangkapan terhadap sejumlah perwira polisi berlangsung.
Pembahasan dalam program-program tersebut kemudian memunculkan spekulasi mengenai identitas tokoh politik yang dimaksud.
Nama Bahlil Jadi Sorotan dalam Pembahasan Siniar
Meski sejumlah narasumber dalam siniar tersebut tidak secara langsung menyebut nama Bahlil Lahadalia, berbagai petunjuk yang disampaikan kemudian memunculkan dugaan bahwa sosok yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Informasi mengenai keberadaan seorang tokoh partai politik di lokasi ketika penangkapan sejumlah perwira kepolisian berlangsung menjadi salah satu bagian yang memicu perhatian publik.
Perkembangan pembahasan itu kemudian memunculkan tudingan mengenai kemungkinan adanya pertemuan antara tokoh politik tersebut dengan para jenderal sebelum penangkapan dilakukan.
Bahlil sendiri telah membantah tuduhan yang secara spesifik mengaitkan dirinya dengan pertemuan tersebut. Ia juga meminta pihak yang menyampaikan informasi agar menunjukkan bukti dan bersedia mempertanggungjawabkan pernyataannya.
Meski demikian, informasi yang disampaikan melalui siniar maupun tuduhan yang berkembang di ruang publik perlu ditempatkan secara proporsional. Pernyataan narasumber, dugaan keterlibatan seseorang, dan fakta yang telah dibuktikan melalui proses hukum merupakan hal berbeda.
Dalam keterangannya di Rakerda Partai Golkar Maluku, Bahlil menyampaikan bantahan sekaligus meminta kepolisian mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo secara menyeluruh berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan.
Comments