Bareskrim Dalami Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Cs dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
NewDay, Jakarta - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap percakapan Presiden RI Prabowo Subianto.
Selain menelusuri dugaan tindak pidana penyadapan, penyidik kini juga mendalami kemungkinan adanya unsur makar dalam perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri tersebut.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengungkapkan, pendalaman terhadap dugaan makar menjadi salah satu fokus yang sedang dilakukan tim penyidik. Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri lebih jauh kemungkinan adanya unsur pidana lain di balik dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Sebelumnya, Listyo Sigit bersama tiga jenderal bintang dua Polri lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Keempatnya saat ini dijerat menggunakan ketentuan hukum terkait penyadapan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
"Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut," ujar Komjen Pol. Asep Safrudin kepada awak media, Minggu (8/11).
Pernyataan Kabareskrim tersebut menunjukkan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan. Penyidik tidak hanya berfokus pada dugaan penyadapan ilegal, tetapi juga berupaya mengungkap apakah terdapat unsur perbuatan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Kepala BIN Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Sebelum Bareskrim menyampaikan perkembangan terbaru penyidikan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra juga sempat memberikan tanggapan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Herindra menilai tindakan penyadapan yang dipersoalkan tersebut merupakan perbuatan ilegal dan mengarah pada dugaan makar. Pernyataan itu disampaikan ketika dirinya berada di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (6/11).
"Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja," ujar Muhammad Herindra saat berada di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11).
Kehadiran Kepala BIN di Istana Kepresidenan saat itu diketahui untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Herindra menjelaskan bahwa ada sejumlah hal yang perlu disampaikan secara langsung kepada Presiden, meskipun tidak merinci lebih jauh materi yang akan dilaporkan.
"Saya harus ada yang dilaporkan ke Presiden," ujar Muhammad Herindra.
Pernyataan tersebut turut menjadi perhatian di tengah perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang kini ditangani Bareskrim Polri. Terlebih, penyidik telah menetapkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian sebagai tersangka dan mulai mendalami kemungkinan adanya unsur makar.
Dugaan Penyadapan Terjadi Sejak 2025
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap percakapan Presiden Prabowo Subianto disebut telah berlangsung sejak 2025. Perkara ini kemudian berkembang setelah muncul dugaan adanya aktivitas penyadapan terhadap komunikasi kepala negara yang menjadi objek penyelidikan aparat penegak hukum.
Dalam perkembangan lainnya, Prabowo mengambil keputusan untuk memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11). Pemberhentian tersebut menjadi salah satu rangkaian peristiwa yang terjadi di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan tersebut.
Bareskrim Polri selanjutnya menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Penetapan status hukum tersebut mencakup sejumlah pejabat yang pernah menduduki posisi strategis di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Empat nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka terdiri atas mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Penetapan keempatnya sebagai tersangka menjadi bagian dari perkembangan penyidikan yang kini tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan, tetapi juga kemungkinan adanya tindak pidana lain yang masih ditelusuri aparat kepolisian.
Empat Jenderal Dijerat Pasal KUHP dan UU ITE
Dalam perkara tersebut, para tersangka dikenakan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Penerapan pasal-pasal tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk melanjutkan proses hukum terhadap para tersangka. Sementara itu, penanganan perkara masih terus dikembangkan guna menelusuri rangkaian dugaan perbuatan yang berkaitan dengan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto.
Terkait penahanan, tiga tersangka selain Slamet Uliandi disebut telah ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Mabes Polri. Langkah tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan dalam penanganan kasus tersebut.
Sebelumnya, Listyo Sigit juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Bareskrim Polri dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Di tengah proses penyidikan tersebut, Bareskrim kini turut menelusuri dugaan makar sebagaimana disampaikan Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin. Pendalaman ini menjadi bagian dari pengembangan perkara yang melibatkan empat jenderal Polri tersebut.
Comments