Ribuan Titik Asap Kepung Papua Selatan: Saat Data Investigasi Berbenturan dengan Narasi Pemerintah
Lonjakan ribuan titik api di Papua Selatan memicu polemik. Di saat lembaga lingkungan membeberkan fakta irisan lahan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah justru mendalami indikasi kesengajaan.
NewDay, Jakarta - Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali memanas. Polemik ini mencuat setelah Menteri Lingkungan Hidup (LH) / Kepala BPLH, Moh. Jumhur Hidayat, menyatakan pada Senin, 2 November 2026, bahwa pihaknya tengah mendalami informasi intelijen mengenai dugaan karhutla yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk merusak citra pemerintah.
Pernyataan tersebut langsung berbenturan dengan temuan investigasi lapangan yang dirilis oleh Greenpeace Indonesia. Berdasarkan data analisis spasial yang dipublikasikan pada awal Oktober 2026, terungkap fakta mengenai sebaran titik api masif di wilayah Indonesia bagian timur.
2.315 Titik Asap di Papua Selatan
Dalam laporan pemantauan periode 8 Agustus hingga 18 Oktober 2026, Greenpeace mencatat ada 2.315 titik sumber asap di Papua Selatan. Sebarannya meliputi Kabupaten Merauke (2.150 titik), Mappi (139 titik), Boven Digoel (18 titik), dan Asmat (8 titik).
Yang jadi sorotan utama, ratusan titik api tersebut justru terpantau berada di dalam kawasan proyek skala besar milik pemerintah. Sebanyak 791 titik asap ditemukan di dalam area Persetujuan Pemanfaatan Kawasan Hutan (PPKH) Kementerian Pertahanan yang menopang jalur PSN cetak sawah. Selain itu, 278 titik asap lainnya bercokol di dalam konsesi perusahaan perkebunan tebu dan bioetanol.
Ruang Silang Pendapat
Kontradiksi ini memicu kritik tajam dari masyarakat sipil. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Refki Saputra, menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai mencari kambing hitam.
"Di saat pemerintah sibuk mencari pihak lain untuk disalahkan, kebakaran hutan dan lahan di Papua Selatan justru berada di proyek strategis nasional yang digagas pemerintah sendiri," ujar Refki dalam laporan resminya.
Di sisi lain, pemerintah memilih berhati-hati dan menekankan perlunya verifikasi bukti di lapangan sebelum menjatuhkan vonis hukum. Di bawah payung hukum PSN, pembukaan lahan diklaim berjalan sesuai regulasi untuk mengejar target ketahanan energi nasional, sementara titik api kerap diperparah oleh anomali cuaca ekstrem serta kerentanan lahan.
Hingga kini, publik menanti transparansi audit dari instansi berwenang guna memastikan apakah megaproyektil tersebut benar-benar mematuhi standar lingkungan, atau justru mengorbankan ruang hidup warga di daerah.
Comments