Kerugian Karhutla Tembus Rp565 Triliun, Publik Desak Sanksi Tegas Korporasi dan Ubah Arah Anggaran
Angka kerugian ekonomi dan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan yang menembus Rp565 triliun bikin banyak pihak elus dada. Kasus ini mendesak pemerintah untuk mengubah haluan anggaran dan memperketat sanksi buat perusahaan yang lalai.
NewDay, Jakarta - Kalau selama ini bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) cuma dianggap sebagai masalah asap tahunan yang numpang lewat, riset terbaru dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) membuka mata kita lebar-lebar. Dalam laporan bertajuk "Membakar Hutan, Hanguskan Ekonomi" yang dirilis awal November 2026 ini, terungkap bahwa akumulasi karhutla hingga Oktober lalu telah melahap 1,92 juta hektare lahan di Indonesia.
Bukan cuma bikin langit kuning dan napas sesak, hantaman ekologis ini ternyata menyedot kerugian gabungan yang luar biasa besar, yakni di kisaran Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun. Nilai kerugian murni sektor ekonomi saja menyentuh angka Rp340,38 triliun, setara dengan 2,69 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sektor kehutanan dan kayu jadi yang paling babak belur, disusul perdagangan dan industri pengolahan. Belum lagi beban biaya kesehatan masyarakat akibat ISPA yang diprediksi bisa bengkak hingga Rp224,65 triliun.
Melihat angka yang bikin geleng-geleng kepala ini, publik mulai bersuara keras menuntut evaluasi kebijakan. Selama ini, sanksi yang dijatuhkan ke korporasi pembakar hutan dinilai terlalu ringan dan kurang memberi efek jera. Para pengamat ekonomi mendesak agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak main-main lagi: cabut izin konsesi perusahaan secara permanen kalau terbukti ada pembiaran di lahan mereka.
Selain hukuman yang lebih tajam bagi pelaku usaha, arah alokasi anggaran negara juga didorong untuk dirombak total. Selama bertahun-tahun, duit negara, tenaga, dan fokus pemerintah lebih banyak tersedot untuk penanganan darurat di ujung tanduk, seperti pemadaman skala besar dan pengobatan pasien di rumah sakit. Padahal, kalau dipikir-pikir secara logis, menggelontorkan anggaran besar untuk pencegahan dini (early prevention) di tingkat tapak jauh lebih murah ketimbang harus menanggung biaya pemulihan pascabencana yang nilainya ratusan triliun.
Urgensi perbaikan kebijakan ini makin tidak bisa ditawar karena hantaman ekonominya dirasakan paling berat di luar Pulau Jawa. Daerah seperti Papua menanggung beban tekanan ekonomi hingga 40,60 persen dari PDRB wilayahnya, NTT sebesar 36,16 persen, serta Kalimantan Barat dan Tengah yang masing-masing di atas 28 persen. Tanpa adanya jaring pengaman fiskal yang berpihak pada daerah, jurang ketimpangan antarwilayah dikhawatirkan bakal makin lebar. Bencana ini membuktikan satu hal: merawat hutan bukan lagi sekadar soal pelestarian alam, melainkan pertahanan hidup ekonomi bangsa kita sendiri.
Comments