Imigrasi Buka Suara soal Pencekalan Tito Karnavian, Ternyata Ini Penjelasan Dirjen Hendarsam Marantoko
NewDay, Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan penjelasan mengenai kabar pencegahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bepergian ke luar negeri. Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada tindakan pencekalan terhadap Tito karena pihaknya belum menerima permohonan pencegahan dari aparat penegak hukum (APH).
Klarifikasi tersebut disampaikan Hendarsam menyusul banyaknya pertanyaan dari awak media mengenai status pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Kapolri tersebut. Penjelasan itu disampaikan melalui unggahan status pada aplikasi WhatsApp, Senin (9/11).
Dalam keterangannya, Hendarsam secara khusus menjawab pertanyaan yang berkembang mengenai kemungkinan adanya pembatasan perjalanan luar negeri terhadap Tito Karnavian. Ia memastikan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi belum menerima pengajuan resmi dari aparat penegak hukum terkait permintaan tersebut.
"Halo rekan-rekan. Karena banyaknya pertanyaan tentang status cekal Pak TK, dengan ini kami informasikan, sampai saat ini tidak ada permohonan pencegahan atas nama Pak TK dari APH," tulis Hendarsam.
Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas posisi Imigrasi terkait isu pencekalan yang belakangan menjadi perhatian publik. Dengan belum adanya permohonan dari APH, tidak terdapat dasar permohonan pencegahan terhadap nama Tito Karnavian yang diterima Ditjen Imigrasi hingga pernyataan itu disampaikan.
Nama Tito Karnavian dan Idham Azis Ramai Dicari di Internet
Di tengah klarifikasi dari Imigrasi, nama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purnawirawan) Idham Azis juga menjadi perhatian pengguna internet. Kedua nama tersebut ramai dicari melalui berbagai peramban setelah muncul rumor mengenai dugaan penyadapan yang disebut-sebut melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Perbincangan mengenai keduanya semakin berkembang setelah Tito Karnavian dan Idham Azis tidak terlihat menghadiri pertemuan yang melibatkan 10 mantan Kapolri dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan tersebut berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (8/11). Ketidakhadiran kedua tokoh itu kemudian ikut menjadi sorotan di tengah beredarnya berbagai spekulasi mengenai dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah nama mantan pejabat kepolisian.
Meski demikian, perkembangan aktivitas Tito pada Senin (9/11) memperlihatkan bahwa dirinya tetap menjalankan tugas pemerintahan. Mantan Kapolri ke-23 tersebut diketahui menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kehadiran Tito dalam agenda resmi pemerintahan itu sekaligus menjadi perkembangan terbaru di tengah perhatian publik terhadap namanya. Ia tetap menjalankan aktivitas sebagai Menteri Dalam Negeri dengan mengikuti pembahasan sejumlah persoalan strategis bersama Presiden.
Tito Karnavian Paparkan Penanganan Bencana Sumatera hingga Anggaran Rp42 Triliun
Selain menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, Tito juga menyampaikan keterangan pers mengenai sejumlah agenda penting yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan beberapa isu strategis, mulai dari percepatan penanganan bencana di Sumatera hingga dukungan bantuan bagi madrasah dan pondok pesantren yang terdampak bencana.
Pembahasan juga mencakup proyeksi kebutuhan dana pemulihan wilayah terdampak bencana Sumatera yang diperkirakan mencapai Rp42 triliun pada 2027. Angka tersebut menjadi salah satu materi yang disampaikan Tito ketika memberikan penjelasan kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan.
Penyampaian informasi mengenai penanganan bencana, bantuan untuk lembaga pendidikan keagamaan, serta proyeksi anggaran pemulihan tersebut merupakan bagian dari agenda Tito dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri.
Dengan demikian, dalam agenda pemerintahan pada Senin tersebut, Tito tidak hanya mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai sejumlah persoalan yang berkaitan dengan penanganan bencana dan kebutuhan pemulihan daerah.
Tito Tegaskan Tak Lagi Mengurusi Kepolisian Sejak 2019
Dalam konferensi pers yang sama, Tito Karnavian turut memberikan penjelasan mengenai posisinya setelah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sejak 2019.
Ia menegaskan bahwa setelah meninggalkan institusi kepolisian, dirinya tidak pernah lagi terlibat dalam urusan internal maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepolisian. Tito menyebut seluruh perhatian dan waktunya saat ini tercurah untuk menjalankan tanggung jawab sebagai Menteri Dalam Negeri.
Pernyataan itu disampaikan untuk menjelaskan batas peran dan tanggung jawabnya setelah beralih dari jabatan Kapolri ke posisi pemerintahan. Menurut Tito, tugas sebagai Mendagri memiliki cakupan pekerjaan yang luas dan menyita sebagian besar waktunya dalam menjalankan berbagai agenda pemerintahan.
"Saya dari 2019 sudah pensiun baik dari polisi maupun Kapolri. Saya enggak pernah ikut urusan polisi. Tugas saya, saya (menerima) kepercayaan sebagai Mendagri. Saya jalankan dengan sebaik-baiknya dan itu pun telah menyita waktu saya luar biasa ya. Kegiatannya banyak sekali," jelas Tito kepada awak media di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin malam (9/11).
Melalui pernyataan tersebut, Tito kembali menegaskan bahwa sejak 2019 dirinya telah meninggalkan jabatan di kepolisian dan menjalankan tanggung jawab pemerintahan sebagai Menteri Dalam Negeri. Ia juga menekankan bahwa aktivitasnya saat ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas kementerian yang memiliki beragam agenda dan tanggung jawab.
Comments