MA Unggah Putusan Kasasi Pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran
NewDay, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) telah memublikasikan dokumen lengkap putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Perkara tersebut berkaitan dengan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan untuk menggugat keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah sekolah menengah atas milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dokumen putusan tersebut telah disampaikan kepada pengadilan pengaju dan diselesaikan proses minutasi pada Selasa (10/11).
Dalam perkara ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan sebagai pihak Tergugat atau Termohon Kasasi.
Isi putusan MA menguraikan secara terperinci rangkaian pertimbangan majelis hakim dalam memutus sengketa surat penyetaraan pendidikan Gibran. Sejumlah pertimbangan penting menjadi landasan dikabulkannya permohonan kasasi Subhan, yang berujung pada pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA tersebut.
MA Jelaskan Kewenangan PTUN dalam Menangani Pelanggaran Administrasi
Dalam uraian pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Agung menerangkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memang memiliki keterbatasan kewenangan untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Keterbatasan itu mencakup aspek pihak yang dapat mengajukan perkara, objek sengketa, serta batas waktu penyelesaian perkara.
Namun, majelis menilai bahwa ketika masa penyelesaian sengketa tersebut sudah terlewati, bukan berarti dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi kehilangan relevansinya. Terlebih apabila pelanggaran tersebut diduga berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan terencana hingga berpotensi mengancam demokrasi serta hak kedaulatan masyarakat dalam menentukan calon pemimpin yang memenuhi persyaratan administratif.
Atas dasar pertimbangan tersebut, MA memandang PTUN tetap mempunyai fungsi untuk melakukan koreksi sekaligus pemulihan hukum terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran administrasi dimaksud.
Majelis juga berpandangan bahwa persoalan administrasi tersebut tidak semata-mata menyangkut kepentingan pihak yang terlibat dalam persaingan politik. Dampaknya dinilai berkaitan dengan kepentingan masyarakat Indonesia secara luas.
Dengan pertimbangan itu, setiap warga negara yang mempunyai hak untuk memilih maupun mencalonkan diri dinilai layak memperoleh kesempatan mengajukan gugatan demi memperjuangkan kepentingannya.
Putusan MK Jadi Fakta Hukum Baru dalam Pertimbangan MA
Pertimbangan penting lainnya berkaitan dengan munculnya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.
Majelis Hakim Agung menempatkan putusan MK tersebut sebagai notoire feiten atau fakta yang telah diketahui secara umum. Dalam pertimbangan hukumnya, putusan tersebut dinilai telah menguji objek yang berkaitan dengan sengketa saat ini sehingga menimbulkan perubahan kondisi hukum.
Perubahan tersebut dianggap membawa konsekuensi terhadap keberadaan objek perkara yang sebelumnya menjadi dasar sengketa. Dengan demikian, objek yang dipersoalkan dinilai tidak lagi sejalan dengan tatanan hukum yang berlaku setelah adanya putusan MK tersebut.
Berdasarkan perkembangan hukum itu, MA menilai terdapat dasar yang cukup untuk tidak menerima eksepsi dari pihak Termohon Kasasi yang sebelumnya berkedudukan sebagai Tergugat. Eksepsi yang dimaksud mencakup dalil mengenai gugatan yang telah melewati batas waktu atau kedaluwarsa serta gugatan yang dianggap tidak melibatkan seluruh pihak yang semestinya.
Majelis menilai bahwa putusan pengadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum. Oleh sebab itu, penerapan keadilan yang bersifat substantif perlu lebih diutamakan dibandingkan sekadar memenuhi aspek formal prosedur peradilan.
MA kemudian memutuskan untuk memeriksa substansi objek sengketa secara langsung. Langkah tersebut dilakukan guna menyelaraskan penerapan hukum atas putusan MK tertanggal 5 Oktober 2026 sekaligus membangun kesatuan sistem hukum berdasarkan prinsip ius curia novit, yakni hakim dianggap mengetahui hukum.
“Dengan demikian, eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum,” demikian bunyi petikan putusan MA yang dikutip Rabu (11/11).
MA Soroti Dokumen Akademik yang Menjadi Dasar Penerbitan Suket Gibran
Selain persoalan kewenangan pengadilan dan perubahan keadaan hukum, MA turut mengkaji dokumen yang digunakan sebagai landasan penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam pemeriksaan fakta hukum, majelis menemukan bahwa surat yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi, yakni Dirjen Dikdasmen, bersandar pada dokumen certificate of attendance academic records, explanation of grades, serta sejumlah berkas pendukung lainnya.
Menurut penilaian hakim, dokumen-dokumen tersebut tidak menunjukkan bukti keberhasilan Gibran dalam menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Isi berkas yang tersedia dinilai hanya memberikan keterangan mengenai kehadiran dalam kegiatan perkuliahan.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis MA.
Majelis selanjutnya menjelaskan bahwa penyetaraan pendidikan dengan kurikulum internasional atau sistem pendidikan negara lain terhadap standar pendidikan nasional harus didukung bukti kelulusan yang sah.
Dokumen berupa ijazah, sertifikat, maupun diploma yang membuktikan seseorang telah menuntaskan pendidikan merupakan persyaratan penting dalam proses penyetaraan tersebut.
Apabila penyetaraan dilakukan tanpa adanya bukti kelulusan yang memadai, tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk ketidaktelitian dalam proses administrasi. Kondisi itu juga dapat memengaruhi kebenaran fakta materiil yang menjadi dasar penerbitan sebuah keputusan pemerintahan.
Dengan demikian, tindakan Termohon Kasasi yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dalam administrasi pemerintahan, khususnya asas kecermatan formal.
MA Kabulkan Kasasi Subhan dan Batalkan Putusan Pengadilan Sebelumnya
Setelah mempelajari seluruh aspek hukum dan fakta yang menjadi dasar sengketa, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa terdapat alasan yang mencukupi untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan.
Majelis menyatakan tidak perlu lagi membahas alasan-alasan kasasi lainnya karena pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dinilai sudah memadai untuk mengabulkan permohonan tersebut.
“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya,” bunyi petikan putusan MA tersebut.
Konsekuensi dari keputusan itu adalah dibatalkannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT tertanggal 12 Agustus 2026.
Putusan pengadilan tingkat banding tersebut sebelumnya menguatkan hasil pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tertanggal 12 Mei 2026.
MA menilai putusan dari kedua tingkat peradilan sebelumnya tidak dapat dipertahankan sehingga harus dinyatakan batal.
Setelah membatalkan putusan tersebut, Mahkamah Agung mengambil alih pemeriksaan untuk memutus sendiri perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusannya.
Dalam amar tersebut, majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, H.M. Subhan.
Selain itu, MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT tanggal 12 Agustus 2026 yang sebelumnya memperkuat putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tertanggal 12 Mei 2026.
MA Perintahkan Pencabutan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah
Bagian penting lainnya dalam amar putusan tersebut adalah pernyataan bahwa Surat Keterangan yang diterbitkan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud dengan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dinyatakan tidak berlaku atau batal.
Tidak hanya menyatakan pembatalan dokumen tersebut, MA juga mewajibkan pihak Tergugat untuk mengambil tindakan administratif berupa pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.
Putusan ini ditetapkan melalui rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Persidangan tersebut dipimpin oleh Prof. Yulius yang menjabat sebagai Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. Ia ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung untuk memimpin majelis hakim dalam perkara tersebut.
Dalam pengambilan keputusan, Prof. Yulius didampingi dua hakim anggota, yakni Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto.
Comments