Dua Pejabat Diperiksa KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Suap di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I
NewDay, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap dalam pengurusan layanan pertanahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kali ini, penyidik mendalami dugaan adanya penerimaan sejumlah uang oleh pihak-pihak di lingkungan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I.
Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengungkap mekanisme penerimaan uang, termasuk bagaimana dana diduga dikumpulkan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik tersebut.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan kantor pertanahan menjadi bagian dari upaya penyidik melengkapi alat bukti dalam perkara yang turut menyeret sejumlah pihak dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta pihak swasta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pendalaman dugaan aliran uang tersebut dilakukan melalui pemeriksaan dua orang saksi pada Kamis, 5 November 2026. Informasi mengenai pemeriksaan itu disampaikan Budi kepada wartawan pada Jumat (6/11).
Dua Pejabat Kantah Bogor I Diperiksa KPK
Dua saksi yang dimintai keterangan penyidik masing-masing berinisial GPM dan A. GPM diketahui menjabat sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kodsatral Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
Sementara itu, saksi berinisial A merupakan Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah di kantor pertanahan yang sama.
Pemeriksaan terhadap keduanya difokuskan pada informasi mengenai dugaan penerimaan uang oleh sejumlah pihak di lingkungan Kantah Kabupaten Bogor I. Penyidik berupaya memperoleh penjelasan lebih terperinci mengenai aktivitas yang diduga berkaitan dengan perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.
“Dalam pemeriksaan ini, penyidik meminta keterangan berkaitan dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh pihak-pihak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,” ujar Budi Prasetyo.
Melalui pemeriksaan tersebut, KPK ingin mendapatkan gambaran mengenai proses penerimaan uang yang diduga berlangsung di lingkungan instansi pertanahan. Keterangan para saksi juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi bagaimana mekanisme pengumpulan dana tersebut dilakukan.
KPK Telusuri Alur Penerimaan dan Pengumpulan Uang
Budi Prasetyo menjelaskan, materi pemeriksaan tidak hanya menyangkut dugaan adanya penerimaan uang, tetapi juga mencakup pendalaman mengenai alur serta mekanisme pengumpulan dana yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Informasi dari kedua saksi diharapkan dapat membantu penyidik menyusun rangkaian peristiwa secara lebih lengkap. Keterangan tersebut juga menjadi bagian dari proses pencocokan informasi dengan barang bukti dan keterangan pihak lain yang telah diperoleh selama penyidikan berlangsung.
“Tentunya keterangan-keterangan para saksi ini untuk melengkapi alat bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara tersebut,” jelasnya.
KPK masih mengembangkan penyidikan untuk menelusuri keterkaitan dugaan penerimaan uang dengan proses pelayanan pertanahan di Kabupaten Bogor. Pemeriksaan saksi dari unsur internal kantor pertanahan menjadi salah satu langkah untuk memperjelas konstruksi perkara, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.
Berawal dari OTT KPK terkait Pengurusan HGB Summarecon
Kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah pelaksanaan OTT, tepatnya pada 15 September 2026, KPK mengumumkan penetapan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap yang berkaitan dengan lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Penetapan tersebut mencakup sejumlah pejabat kementerian, unsur pimpinan kantor pertanahan, pihak perusahaan, hingga individu dari kalangan swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses pengurusan hak atas tanah.
Delapan Tersangka Berasal dari Unsur Kementerian hingga Swasta
Delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri.
Selanjutnya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, turut masuk dalam daftar tersangka.
KPK juga menetapkan Rizal Pahlevi sebagai tersangka. Dia merupakan pihak swasta yang disebut berperan sebagai perantara dari pihak Summarecon dalam perkara tersebut.
Empat nama lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua orang dari kalangan swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.
Keempat orang tersebut diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Penetapan mereka sebagai tersangka menjadi bagian dari pengembangan penyidikan KPK terhadap dugaan suap dalam pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Penggeledahan KPK Sasar Sejumlah Ruangan Pejabat ATR/BPN
Setelah menetapkan delapan tersangka, KPK melanjutkan penyidikan dengan melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan Lampri di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Penggeledahan juga dilakukan di ruangan Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya.
Selain itu, penyidik mendatangi ruangan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, serta sejumlah ruangan direktorat lain yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi tersebut.
Kegiatan penggeledahan dilanjutkan pada 18 September 2026. Kali ini, penyidik menyasar kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta serta kediaman Lampri yang berada di Bekasi.
Tiga hari kemudian, tepatnya 21 September 2026, tim KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor Summarecon yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Penelusuran Berlanjut hingga Kantor BPN di Jawa Timur
Rangkaian penggeledahan tidak berhenti di wilayah Jabodetabek. Pada 23 September 2026, penyidik KPK melanjutkan kegiatan tersebut dengan mendatangi Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, Jawa Timur.
Sehari berikutnya, yakni 24 September 2026, penggeledahan kembali dilakukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal yang sama, penyidik juga mendatangi rumah Lampri yang berada di Kabupaten Nganjuk.
Langkah tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang dilakukan KPK untuk menelusuri berbagai informasi dan bukti yang diduga berhubungan dengan perkara pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Selanjutnya, pada 29 September 2026, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor PT Bela Parahiyangan Investindo yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Serangkaian pemeriksaan saksi dan penggeledahan di berbagai daerah tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam perkembangan terbaru, penyidik kembali meminta keterangan dua pejabat Kantah Kabupaten Bogor I untuk mendalami dugaan penerimaan dan mekanisme pengumpulan uang di lingkungan instansi pertanahan tersebut.
Comments