KPK Ungkap Penyitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI Bobby Rasyidin, Ini Kaitannya dengan Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
NewDay, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan mengenai penyitaan uang sebesar Rp2 miliar yang berkaitan dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, yang disebut dengan inisial BR.
Lembaga antirasuah tersebut menegaskan bahwa tindakan penyitaan uang itu sebenarnya telah dilaksanakan sejak Agustus 2025, bukan dalam waktu dekat seperti yang mungkin dipahami dari pemberitaan yang berkembang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyitaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) untuk periode 2018–2023. Penjelasan itu disampaikan kepada sejumlah wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/11).
"Penyitaan itu sudah dilakukan sejak Agustus 2025. Jadi, kami luruskan penyitaan ini bukan dilakukan dalam waktu dekat ini ya, tetapi sudah dilakukan pada tahun lalu," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/11).
Keterangan KPK tersebut sekaligus memperjelas kronologi tindakan penyidik terhadap uang yang dikaitkan dengan Bobby Rasyidin. Penyitaan dilakukan dalam rangkaian penanganan perkara yang sedang berjalan, sehingga waktu pelaksanaannya perlu dibedakan dari waktu pemberitaan mengenai kasus tersebut.
BR Kooperatif Serahkan Uang Rp2 Miliar kepada Penyidik KPK
Budi Prasetyo menerangkan bahwa ketika proses penyitaan berlangsung pada Agustus 2025, BR bersikap kooperatif dengan menyerahkan uang senilai Rp2 miliar kepada penyidik. Uang tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan perkara korupsi pengadaan sistem digitalisasi SPBU Pertamina yang menjadi objek penyidikan KPK.
Menurut Budi, penyerahan uang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dan selanjutnya ditindaklanjuti melalui tindakan penyitaan oleh tim penyidik. Dengan demikian, uang tersebut menjadi bagian dari barang yang diamankan dalam proses penanganan perkara.
"Dalam penyitaan tersebut, yang bersangkutan secara kooperatif menyerahkan ataupun mengembalikan sejumlah uang Rp2 miliar tersebut. Kemudian, pengembalian ini dilakukan penyitaan oleh penyidik," bebernya.
KPK masih menelusuri asal-usul dana tersebut, termasuk alasan uang itu diduga diterima BR dan hubungannya dengan proyek digitalisasi SPBU. Penelusuran tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mengungkap rangkaian transaksi yang berkaitan dengan perkara korupsi tersebut.
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang dari Tersangka Proyek SPBU
Budi mengungkapkan, penyidik menduga uang Rp2 miliar tersebut sebelumnya diterima BR dari salah seorang tersangka dalam perkara digitalisasi SPBU Pertamina. Dugaan penerimaan itu dikaitkan dengan masa jabatan BR sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero) periode 2021–2025.
KPK kini mendalami hubungan antara pemberian uang tersebut dengan aktivitas proyek yang menjadi objek penyidikan. Fokus pemeriksaan tidak hanya tertuju pada keberadaan dana, tetapi juga pihak yang menyerahkan, latar belakang pemberian, serta kemungkinan keterkaitannya dengan pekerjaan pengadaan sistem digitalisasi SPBU.
"Ini diduga diberikan oleh salah satu tersangka dalam perkara ini yang kemudian mengerjakan proyek di digitalisasi SPBU," terangnya.
Dalam perkara ini, KPK juga memberikan perhatian terhadap posisi BR yang bukan merupakan penyedia barang maupun jasa dalam proyek pengadaan tersebut. Kondisi itu membuat penyidik perlu menelusuri lebih lanjut alasan dan konteks penyerahan uang yang telah disita.
Budi menegaskan bahwa pendalaman terhadap BR dilakukan untuk mengetahui keterkaitan dana tersebut dengan keseluruhan konstruksi perkara. Penyidik perlu memperoleh penjelasan yang utuh mengenai hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dan aktivitas pengadaan yang sedang diperiksa.
"BR ini tidak atau bukan menjadi penyedia barang dan jasa dalam perkara ini. Oleh karena itu, dari apa yang diserahkan oleh BR ini, kemudian kami lakukan pendalaman dan analisis bagaimana kaitannya dengan perkara tersebut," bebernya.
Dirut KAI Bobby Rasyidin Bantah Pemberitaan dan Mengaku Sedih
Di tengah penjelasan KPK mengenai penyitaan uang Rp2 miliar, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin turut memberikan tanggapan. Ia mengaku merasa sedih setelah namanya dikaitkan dengan pemberitaan mengenai penyitaan uang yang sedang menjadi perhatian publik.
Melalui keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta, Jumat (6/11), Bobby menyatakan bahwa informasi yang beredar mengenai dirinya tidak benar. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas pemberitaan media yang menghubungkan dirinya dengan perkara dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina.
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," kata Bobby dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (6/11).
Pernyataan Bobby tersebut muncul setelah KPK menjelaskan bahwa uang Rp2 miliar telah diserahkan secara kooperatif dan kemudian disita penyidik sejak Agustus 2025. Sementara itu, lembaga antikorupsi masih melakukan pendalaman untuk memastikan hubungan dana tersebut dengan perkara yang sedang ditangani.
Bobby Rasyidin Pernah Diperiksa KPK sebagai Saksi pada Agustus 2025
Sebelum memberikan penjelasan mengenai penyitaan uang tersebut, KPK telah lebih dahulu memanggil BR untuk menjalani pemeriksaan pada 14 Agustus 2025. Pemanggilan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina.
Ketika itu, BR masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero) untuk periode 2021–2025. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari langkah penyidik mengumpulkan keterangan dan informasi mengenai pihak-pihak yang diduga mengetahui proses pelaksanaan proyek.
Pemanggilan saksi menjadi salah satu tahapan penting dalam penyidikan karena KPK perlu memperoleh gambaran mengenai hubungan antarpihak, mekanisme pengadaan, serta kemungkinan adanya transaksi yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Pemeriksaan terhadap BR juga menjadi bagian dari rangkaian penelusuran penyidik sebelum mengembangkan lebih lanjut konstruksi perkara. Keterangan saksi dan bukti yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.
Penyidikan Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina Dimulai September 2024
Perkara dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018–2023 mulai memasuki tahap penyidikan setelah KPK mengumumkan dimulainya proses tersebut pada September 2024.
Sejak saat itu, penyidik terus mengumpulkan berbagai keterangan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Pemanggilan terhadap sejumlah saksi mulai dilakukan pada 20 Januari 2025 sebagai bagian dari upaya memperjelas rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengadaan.
Proses pemeriksaan tersebut diarahkan untuk mengetahui bagaimana proyek digitalisasi SPBU dilaksanakan, termasuk hubungan antara pihak penyelenggara pengadaan dan perusahaan yang terlibat dalam pekerjaan tersebut.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga menyampaikan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Namun, pada saat pengumuman tersebut disampaikan, identitas para tersangka belum dapat dipublikasikan kepada masyarakat.
Penetapan tersangka menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan perkara tersebut. Meski demikian, penyidik masih perlu menyelesaikan sejumlah tahapan untuk memastikan konstruksi perkara dan menghitung dampak keuangan negara yang ditimbulkan.
KPK Hitung Kerugian Negara Bersama BPK RI
Perkembangan penyidikan kembali disampaikan KPK pada 28 Agustus 2025. Saat itu, lembaga antirasuah menyebut penanganan perkara digitalisasi SPBU Pertamina telah memasuki tahap akhir penyidikan.
Pada tahapan tersebut, KPK tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Proses penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh besaran kerugian yang diduga timbul akibat pelaksanaan proyek tersebut.
Keterlibatan BPK menjadi bagian dari proses pendalaman aspek keuangan dalam perkara. Hasil penghitungan kerugian negara merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan penyidik dalam menyusun konstruksi hukum sebelum perkara dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada pemeriksaan individu yang diduga terlibat, tetapi juga mencakup penelusuran aspek keuangan dan pelaksanaan pengadaan.
Salah Satu Tersangka Juga Terseret Kasus Pengadaan EDC Bank BRI
Informasi lain mengenai perkembangan perkara disampaikan KPK pada 6 Oktober 2025. Dalam keterangannya, KPK mengungkap bahwa salah seorang tersangka kasus digitalisasi SPBU Pertamina juga berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau Bank BRI.
Sosok yang dimaksud adalah Elvizar. Perkara pengadaan mesin EDC tersebut berkaitan dengan periode 2020–2024 dan menjadi kasus lain yang turut menyeret nama tersangka tersebut.
Pengungkapan informasi ini memperlihatkan adanya satu nama yang berkaitan dengan dua perkara dugaan korupsi berbeda. Meski demikian, masing-masing perkara tetap memiliki rangkaian penyidikan dan konstruksi hukum tersendiri.
KPK selanjutnya terus mengembangkan penyidikan terhadap kasus digitalisasi SPBU Pertamina hingga memasuki perkembangan berikutnya pada 2026.
KPK Tahan Tiga Tersangka pada Agustus 2026
Tahapan penanganan perkara berlanjut ketika KPK melakukan penahanan terhadap tiga tersangka pada 4 Agustus 2026. Ketiganya adalah Elvizar, Dian Rachmawan, dan Weriza.
Dian Rachmawan diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia (Persero) pada periode 2017–2019.
Sementara itu, Weriza tercatat pernah menduduki posisi Senior General Manager Strategic Sourcing Operation (SGM SSO) Procurement PT Telkom Indonesia (Persero) selama periode 2012–2020.
Adapun Elvizar merupakan tersangka yang sebelumnya juga diungkap KPK memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan mesin EDC Bank BRI periode 2020–2024.
Penahanan ketiga orang tersebut menjadi perkembangan lanjutan dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina untuk periode 2018–2023.
Dengan demikian, rangkaian penanganan perkara ini telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari dimulainya penyidikan pada September 2024, pemeriksaan saksi sejak Januari 2025, pengungkapan penetapan tersangka, penghitungan kerugian negara bersama BPK, hingga penahanan tiga tersangka pada Agustus 2026.
Sementara itu, terkait uang Rp2 miliar yang diserahkan BR, KPK menyatakan masih mendalami asal-usul serta hubungannya dengan perkara tersebut. Penelusuran itu dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai dugaan aliran dana dan keterkaitan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek digitalisasi SPBU Pertamina.
Comments