Plt Bupati Klaten Mahanni Yulindha Diperiksa KPK Terkait Temuan Penggeledahan Kasus Korupsi Hamenang Wajar Ismoyo
NewDay, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Kali ini, penyidik meminta keterangan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi atau biasa dikenal dengan Linda Benny, untuk mendalami sejumlah temuan yang diperoleh dari rangkaian penggeledahan terkait perkara yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.
Pemeriksaan terhadap Mahanni berlangsung pada Kamis, 5 November 2026. Pemanggilan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengklarifikasi berbagai barang bukti yang sebelumnya ditemukan dan diamankan dalam proses penggeledahan di sejumlah lokasi.
Informasi mengenai pemeriksaan itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
KPK Konfirmasi Temuan Penggeledahan kepada Plt Bupati Klaten
Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan Mahanni Yulindha dilakukan untuk mengonfirmasi sejumlah temuan penyidik selama kegiatan penggeledahan berlangsung. Salah satu lokasi yang menjadi bagian dari rangkaian penggeledahan tersebut adalah Kantor Bupati Klaten.
Menurut Budi, penyidik memerlukan keterangan saksi untuk memperjelas berbagai barang bukti yang telah ditemukan, termasuk dokumen dan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi tersebut.
“Dalam pemeriksaan itu, penyidik mengonfirmasi sejumlah temuan dalam rangkaian kegiatan penggeledahan. Salah satunya di Kantor Bupati,” ujar Budi Prasetyo.
Dia menerangkan, barang bukti yang ditemukan penyidik tidak hanya berupa dokumen administrasi, tetapi juga sejumlah barang bukti elektronik. Seluruh temuan tersebut telah diamankan dan disita oleh KPK untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.
Pemeriksaan terhadap Plt Bupati Klaten juga diperlukan sebagai bagian dari pemenuhan administrasi hukum atas tindakan penyitaan barang bukti yang dilakukan penyidik.
“Dari sejumlah barang bukti itu, maka butuh berita acara penyitaan sehingga ada kebutuhan untuk melakukan pemanggilan, atau kebutuhan pemeriksaan terhadap saksi Plt Bupati Klaten,” jelasnya.
KPK Dalami Tugas dan Kewenangan Mahanni Yulindha
Selain mengklarifikasi hasil penggeledahan, penyidik KPK turut menggali informasi mengenai pelaksanaan tugas serta kewenangan Mahanni ketika masih menjabat sebagai Wakil Bupati Klaten.
Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengetahui ruang lingkup tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama yang berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh Bupati Klaten sebelum dinonaktifkan.
Keterangan Mahanni dinilai diperlukan penyidik untuk menelusuri informasi yang berkaitan dengan dugaan penerimaan tersebut. KPK saat ini masih mengembangkan perkara yang sebelumnya telah menetapkan Hamenang Wajar Ismoyo sebagai salah satu tersangka.
“Ini kaitannya dengan dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,” jelasnya.
Pemeriksaan terhadap Mahanni dengan demikian tidak hanya berfokus pada barang bukti hasil penggeledahan, tetapi juga mencakup pendalaman mengenai mekanisme pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Klaten selama periode kepemimpinan Hamenang.
Penyidik Telusuri Dugaan Praktik Korupsi pada Periode Sebelumnya
Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga membuka kemungkinan untuk menelusuri apakah dugaan praktik penerimaan uang yang melibatkan Hamenang pernah terjadi pada masa pemerintahan bupati sebelumnya.
Langkah tersebut dilakukan guna mengetahui apakah dugaan praktik serupa hanya berlangsung pada periode kepemimpinan Hamenang atau memiliki keterkaitan dengan periode pemerintahan terdahulu.
Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik masih mengumpulkan informasi dan melakukan penelusuran terhadap kemungkinan tersebut. Proses pendalaman masih berjalan dan belum menghasilkan keterangan akhir mengenai ada atau tidaknya praktik serupa pada masa sebelumnya.
“Penyidik masih terus menelusuri apakah dugaan praktik penerimaan yang dilakukan oleh Bupati ini (Hamenang, red.) juga terjadi di era-era sebelumnya atau seperti apa. Semuanya masih terus dilakukan penelusuran oleh penyidik,” bebernya.
Penelusuran tersebut menjadi salah satu bagian dari pengembangan perkara, seiring upaya KPK mengungkap rangkaian dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Berawal dari OTT KPK pada 15 Oktober 2026
Perkara dugaan korupsi yang menyeret Hamenang Wajar Ismoyo bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan KPK pada 15 Oktober 2026.
Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan Hamenang bersama Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, serta 21 orang lainnya.
Penangkapan tersebut menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengembangkan penyidikan terhadap dugaan praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Sehari setelah operasi tangkap tangan, tepatnya pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Ketiga tersangka itu adalah Hamenang Wajar Ismoyo, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, serta Muhammad Amin Wahyu Utomo yang diketahui merupakan pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.
Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2025-2026.
Lima Klaster Dugaan Korupsi Jadi Fokus Penyidikan KPK
Dalam pengembangan perkara, KPK mengungkap adanya lima klaster dugaan korupsi yang menjadi perhatian penyidik. Kelima klaster tersebut mencakup berbagai sektor penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari proses pemeriksaan keuangan hingga pengadaan barang dan jasa.
Salah satu klaster yang didalami berkaitan dengan dugaan pemberian suap untuk mengondisikan proses audit yang dilakukan BPK. Dugaan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut pelaksanaan fungsi pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara di daerah.
Selain itu, penyidik juga mengusut dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Klaster lainnya berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses perizinan tambang galian C. KPK turut menelusuri dugaan adanya setoran uang dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Sementara itu, klaster kelima menyangkut dugaan setoran yang berkaitan dengan upah pungut. Seluruh klaster tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyidikan untuk mengungkap konstruksi perkara dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Pengungkapan lima klaster ini memperlihatkan luasnya sektor pemerintahan daerah yang sedang didalami KPK dalam perkara dugaan korupsi tersebut.
KPK Mulai Periksa Sejumlah Saksi Sejak Akhir Oktober
Setelah mengumumkan penetapan tiga tersangka pada 16 Oktober 2026, KPK mulai memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan pada 27 Oktober 2026.
Pemanggilan saksi dilakukan secara bertahap guna mengumpulkan informasi, mengonfirmasi bukti, serta memperjelas keterkaitan antara pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Pemeriksaan terhadap Mahanni Yulindha Pratiwi pada 5 November 2026 menjadi salah satu bagian dari rangkaian pengembangan penyidikan.
KPK masih mendalami temuan hasil penggeledahan, tugas dan kewenangan pejabat daerah, serta kemungkinan adanya praktik penerimaan uang pada periode pemerintahan sebelumnya.
Comments