Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Bentuk Satgas Kasus Penyadapan, Begini Alasannya
NewDay, Jakarta - Pemerintah tidak akan membentuk satuan tugas (Satgas) yang khusus menangani dugaan penyadapan ilegal. Hal tersebut dipastikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Senin (9/11).
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apapun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penuidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” kata Yusril.
Ia juga memastikan bahwa apa yang dilakukan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang sudah jadi tersangka, bukanlah sekadar penyadapan biasa.
“Sekarang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan/intersepsi elektronik biasa, tapi mengarah kepada tindak pidana makar,” tegasnya.
“Yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares, melekat jabatan dan martabatnya. Karena itu penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap penyadapan biasa Harus dicari kaitannya dengan pasal makar, yaitu melumpuhkan Presiden atau membuat Presiden tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya,” katanya lagi.
Menurut Yusril, Bareskrim Polri terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejmlah saksi. Pihaknya percaya Polri dapat menjalankan tugas secara profesional.
Sejauh ini Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal. Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka telah resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sedangkan Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih sakit.
Bareskrim Polri juga telah mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk enam saksi guna menjamin keamanan selama proses penyelidikan berlangsung.
Comments