Wacana Pemakzulan Mulai Bergulir di DPR, PSI Minta Gibran Diberi Kesempatan Klarifikasi soal Ijazah
NewDay, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) meminta agar Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara langsung polemik terkait dokumen pendidikan atau ijazah yang belakangan menjadi sorotan publik. PSI menilai, klarifikasi dari Gibran perlu didahulukan sebelum berbagai desakan politik yang mengarah pada pemakzulan semakin berkembang.
Sikap tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah pihak yang meminta Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Menurut PSI, persoalan mengenai keabsahan dokumen pendidikan seharusnya terlebih dahulu memperoleh penjelasan dari pihak yang bersangkutan sehingga masyarakat mendapatkan informasi secara utuh.
Ketua PSI Bidang Politik, Bestari Barus, mengaku mempertanyakan desakan agar Gibran segera meninggalkan jabatannya. Ia menilai tuntutan tersebut terkesan disampaikan secara terburu-buru, sementara kesempatan bagi Wakil Presiden untuk memberikan klarifikasi secara langsung belum sepenuhnya terbuka.
"Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada pak Wapres, pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung," ujar Bestari kepada awak media, Selasa (10/11).
Bestari kembali menekankan bahwa penjelasan langsung dari Gibran merupakan hal yang perlu diberikan sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih jauh. Ia mempertanyakan alasan sejumlah pihak begitu cepat mendorong pengunduran diri maupun pemakzulan tanpa terlebih dahulu memberikan ruang bagi klarifikasi.
"Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?" imbuhnya.
PSI Tanggapi Ultimatum PDIP soal Pengunduran Diri Gibran
Pernyataan Bestari tersebut juga berkaitan dengan ultimatum yang sebelumnya disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira. Andreas menyatakan Gibran seharusnya mengundurkan diri atau menghadapi kemungkinan pemakzulan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan serta ijazahnya.
Desakan tersebut muncul setelah kedua lembaga peradilan mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran. Perkembangan hukum tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai tindak lanjut yang dapat dilakukan terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Menanggapi hal itu, Bestari menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan apabila DPR membahas kemungkinan pemakzulan. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap proses pemberhentian pejabat negara harus mengikuti mekanisme yang telah ditentukan dalam konstitusi.
Menurutnya, pembahasan mengenai pemakzulan tidak semestinya langsung diarahkan pada keputusan akhir tanpa menjelaskan tahapan dan dasar yang mendasarinya. Proses tersebut perlu diterangkan secara terbuka agar masyarakat memahami bagaimana mekanisme konstitusional dijalankan.
"Jangan ujungnya yang diambil memakzulkan, kan begitu, tapi menuju itu apa gitu? Dia harus jelaskan. Katanya partai besar kan, harus menjelaskan itu kepada masyarakat," jelasnya.
DPR Terima Usulan Tindak Lanjut Putusan MA soal Ijazah Gibran
Di tengah berkembangnya perdebatan politik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa parlemen akan segera memproses berbagai usulan yang berkaitan dengan tindak lanjut putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dasco menjelaskan, pembahasan resmi baru dapat dilakukan setelah DPR kembali memasuki masa sidang pada Selasa (10/11), seusai menjalani masa reses. Sebelumnya, pimpinan DPR telah menerima sejumlah masukan dari berbagai pihak yang meminta agar persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme parlemen.
Usulan yang masuk tidak hanya berasal dari kelompok masyarakat sipil, tetapi juga disampaikan oleh sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi. Banyaknya masukan tersebut membuat persoalan ijazah Gibran menjadi salah satu isu yang turut mendapatkan perhatian di lingkungan legislatif.
Meski demikian, selama DPR masih berada dalam masa reses, komunikasi dan pembahasan mengenai persoalan tersebut baru berlangsung secara informal. Belum dimulainya masa sidang membuat proses penanganan secara kelembagaan belum dapat dilakukan secara resmi.
Dasco mengatakan, setelah agenda persidangan kembali dibuka, DPR akan mulai menentukan sikap terhadap berbagai usulan yang telah diterima pimpinan parlemen.
"Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujar Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (9/11).
Dengan dimulainya kembali masa sidang, berbagai masukan dari masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi tersebut akan menjadi bagian dari materi yang perlu diperhatikan parlemen dalam menentukan langkah selanjutnya.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran melalui Putusan Terbaru
Polemik dokumen pendidikan Gibran turut berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Dalam perkara tersebut, MA mengabulkan gugatan mengenai keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran Rakabuming Raka.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya sekaligus mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Muhammad Subhan Palal.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan bahwa Suket penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak sah.
Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang memunculkan pembahasan lebih lanjut mengenai dokumen pendidikan Gibran. Persoalan ini juga mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk kelompok masyarakat sipil dan sejumlah anggota parlemen yang meminta DPR menindaklanjuti perkembangan hukum tersebut.
MK Sebelumnya Tidak Menemukan Bukti Meyakinkan soal Dokumen Pendidikan Gibran
Sebelum putusan MA tersebut, Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran. Dalam sidang pada Selasa (6/10), MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Persyaratan pendidikan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur ketentuan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden.
Meski menyampaikan temuan tersebut, MK menyatakan permohonan yang diajukan para Pemohon tidak dapat diterima. Keputusan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut.
MK juga menegaskan bahwa temuan dalam putusan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membatalkan pencalonan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari kedudukannya sebagai Wakil Presiden RI.
Dalam putusan yang sama, MK menyerahkan persoalan mengenai dokumen pendidikan Gibran kepada parlemen untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Wacana Pemakzulan Gibran Mulai Dibahas di Lingkungan Parlemen
Perkembangan putusan MA dan MK tersebut kini menjadi bagian dari pembahasan di lingkungan DPR. Sejumlah wakil rakyat di Senayan mulai melakukan konsolidasi untuk menjajaki kemungkinan tindak lanjut, termasuk membicarakan wacana pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Berbagai masukan yang diterima pimpinan DPR dari kelompok masyarakat sipil maupun anggota legislatif lintas fraksi turut menjadi perhatian dalam perkembangan persoalan tersebut.
Di sisi lain, PSI melalui Bestari Barus meminta agar proses penanganan polemik ijazah tetap memberikan ruang kepada Gibran untuk menyampaikan penjelasan. Partai tersebut juga menekankan pentingnya memperhatikan mekanisme konstitusional apabila wacana pemakzulan benar-benar dibahas oleh DPR.
Dengan kembali dibukanya masa sidang pada Selasa (10/11), parlemen memiliki kesempatan untuk mulai membahas berbagai usulan yang telah diterima terkait putusan MA dan persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Comments