Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution Jalani Sidang Etik Propam Polri
NewDay, Jakarta - Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah memulai pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN).
Pelaksanaan persidangan internal tersebut menyusul penetapan perwira tinggi kepolisian itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal atau illegal tapping yang melibatkan tiga anggota Polri lainnya.
Pemeriksaan melalui mekanisme persidangan etik ini merupakan bagian dari penegakan disiplin dan pengawasan internal terhadap personel kepolisian yang diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan tanpa mengikuti ketentuan hukum.
Penanganan terhadap anggota yang telah menyandang status tersangka tersebut dilakukan melalui tahapan pemeriksaan tersendiri sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan institusi Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi bahwa pemeriksaan etik terhadap Ahrie Sonta Nasution telah dilaksanakan berdasarkan jadwal yang disusun oleh Divisi Propam Polri. Agenda tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut institusi terhadap perkembangan penyidikan perkara yang sedang ditangani.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS oleh Divisi Propam Polri,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11).
Pemeriksaan Etik Empat Personel Polri Dilaksanakan Bergiliran
Johnny Eddizon Isir menerangkan bahwa pelaksanaan sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap empat personel yang tersangkut perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum tidak berlangsung dalam satu waktu. Propam memilih menerapkan pola pemeriksaan secara berurutan, dengan memprioritaskan personel yang menjadi terperiksa pertama dalam agenda persidangan tersebut.
Pada Selasa, 10 November 2026, Ahrie Sonta Nasution tercatat sebagai anggota kepolisian pertama yang menjalani pemeriksaan melalui forum sidang etik. Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Kadiv Humas Polri ketika memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara.
“Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS,” jelasnya.
Pelaksanaan pemeriksaan secara berjenjang itu juga menjadi dasar bagi Propam untuk melanjutkan penanganan terhadap tiga personel lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing pemeriksaan akan dilaksanakan mengikuti agenda dan tahapan yang telah disusun oleh divisi yang bertanggung jawab atas pengawasan profesi dan keamanan internal Polri.
Kendati telah mengonfirmasi dimulainya persidangan terhadap Ahrie Sonta Nasution, Johnny belum membeberkan secara detail nama-nama anggota Komisi Kode Etik Polri yang mendapatkan tugas untuk memimpin jalannya persidangan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut.
Bareskrim Tetapkan Empat Personel Kepolisian sebagai Tersangka
Sebelum pelaksanaan sidang etik tersebut, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah mengumumkan penetapan empat anggota kepolisian sebagai tersangka dalam penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal atau illegal tapping. Perkara tersebut tidak hanya menyangkut aktivitas penyadapan tanpa prosedur, tetapi juga mencakup dugaan penghilangan data elektronik dan akses ilegal terhadap informasi.
Keempat personel yang disebut masuk dalam daftar tersangka masing-masing memiliki inisial LSP, AS, EH, dan SU. Mereka terdiri atas Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN), Irjen Pol. Eko Hadi (EH), serta Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU).
Kasus ini menjadi sorotan karena nama-nama yang disebutkan dalam penanganan perkara tersebut berasal dari kalangan perwira tinggi kepolisian. Di samping menyangkut dugaan penyimpangan prosedur dalam aktivitas penyadapan, perkara itu juga berkaitan dengan dugaan pemantauan terhadap sejumlah individu dari latar belakang yang berbeda.
Penetapan empat personel tersebut sebagai tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan atas dugaan tindak pidana penyadapan di luar mekanisme hukum, penghapusan informasi elektronik, serta akses ilegal. Rangkaian perbuatan yang sedang didalami penyidik itu disebut berkaitan dengan aktivitas yang berlangsung sepanjang 2025 sampai 2026.
Presiden hingga Kalangan Pengusaha Masuk dalam Dugaan Target Penyadapan
Dalam perkembangan pengungkapan kasus tersebut, para personel yang menjadi tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa kewenangan dan prosedur yang sah terhadap sejumlah tokoh penting. Kelompok yang disebut-sebut menjadi sasaran aktivitas tersebut meliputi Presiden Republik Indonesia, sejumlah pejabat pemerintahan, hingga figur yang berasal dari lingkungan politik nasional.
Dugaan sasaran penyadapan ternyata tidak terbatas pada lingkungan penyelenggara negara maupun tokoh politik. Sejumlah individu yang bergerak di bidang media, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga disebut masuk dalam kelompok pihak yang diduga menjadi target pemantauan.
Selain berbagai kalangan tersebut, kelompok pelaku usaha atau pengusaha turut disebut dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Aktivitas yang dipersoalkan dalam perkara ini diperkirakan berlangsung selama kurun waktu 2025 hingga 2026.
Beragamnya latar belakang pihak yang diduga menjadi target memperlihatkan luasnya cakupan perkara yang tengah ditelusuri aparat penegak hukum. Aktivitas pengumpulan informasi yang dipersoalkan tersebut disebut tidak hanya menyentuh lingkungan pemerintahan, tetapi juga melibatkan individu dan kelompok dari luar institusi kenegaraan.
Aktivitas Penyadapan Diduga Tidak Memenuhi Persyaratan Hukum
Mengacu pada uraian mengenai konstruksi perkara yang disampaikan, dugaan aktivitas penyadapan oleh para tersangka disebut tidak memenuhi kelengkapan administrasi yang diwajibkan dalam pelaksanaan tindakan penegakan hukum. Persyaratan dokumentasi yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan penyadapan dipersoalkan dalam proses penyidikan tersebut.
Salah satu dugaan penyimpangan yang diungkap berkaitan dengan pelaksanaan penyadapan tanpa didahului surat permohonan resmi dari penyidik. Tindakan tersebut juga disebut tidak memiliki dokumen pendukung berupa laporan polisi (LP) yang semestinya menjadi bagian dari kelengkapan administrasi penanganan suatu perkara.
Persoalan prosedural lainnya menyangkut tidak ditemukannya keterkaitan antara kegiatan penyadapan yang dipermasalahkan dengan proses penegakan hukum tertentu. Dengan kata lain, aktivitas tersebut diduga tidak memiliki landasan yang berhubungan langsung dengan penyidikan perkara sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan hukum.
Oleh karena itu, substansi perkara yang sedang ditangani tidak hanya berfokus pada dugaan penyadapan tanpa dasar prosedural. Penyidik juga mendalami persoalan penggunaan akses terhadap informasi elektronik, termasuk dugaan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penghilangan data hasil aktivitas penyadapan tersebut.
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri turut mengungkap dugaan penghapusan sejumlah hasil penyadapan yang disebut berlangsung pada Oktober 2026. Penghilangan data elektronik itu diduga berkaitan dengan upaya menghapus jejak aktivitas penyadapan yang sebelumnya telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat.
Dugaan penghapusan informasi digital tersebut menjadi salah satu unsur perbuatan yang turut dikaitkan dengan perkara empat personel kepolisian. Tindakan itu diduga berkaitan dengan usaha meniadakan rekaman, informasi, maupun bukti elektronik yang berpotensi menunjukkan adanya aktivitas penyadapan tanpa prosedur hukum.
Tiga Tersangka Ditempatkan di Rutan Mako Brimob, Satu Terkendala Kondisi Kesehatan
Seiring berjalannya penanganan perkara, tiga dari empat anggota Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka diketahui sudah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Markas Komando (Mako) Brimob Polri yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Penempatan tersebut menjadi bagian dari proses hukum terhadap para personel yang diduga terlibat dalam perkara penyadapan ilegal.
Tiga tersangka yang telah berada di fasilitas penahanan tersebut adalah LSP, Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Eko Hadi (EH). Langkah penahanan terhadap ketiganya dilakukan dalam rangkaian penanganan perkara yang mencakup dugaan penyadapan ilegal, penghilangan data elektronik, serta tindakan mengakses informasi secara tidak sah.
Adapun seorang tersangka lainnya, yakni Slamet Uliandi (SU), hingga perkembangan tersebut disampaikan belum menjalani penahanan. Penundaan tindakan tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan yang bersangkutan sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan penempatan di rumah tahanan bersama tiga tersangka lainnya.
Slamet Uliandi dilaporkan masih menjalani pemulihan setelah mengalami serangan stroke. Kondisi kesehatannya yang belum pulih sepenuhnya menjadi faktor yang menyebabkan proses penahanan belum dapat diterapkan sebagaimana langkah yang telah dilakukan terhadap ketiga personel lainnya.
Sementara proses hukum pidana terhadap para tersangka terus berjalan, Divisi Propam Polri juga mulai melaksanakan pemeriksaan berdasarkan ketentuan Kode Etik Profesi Polri. Persidangan terhadap Ahrie Sonta Nasution menjadi pembuka rangkaian penanganan etik internal tersebut, yang menurut penjelasan Kadiv Humas Polri akan diterapkan secara bertahap terhadap personel lain yang turut terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Comments