Rapat Paripurna DPR, Puan Soroti Kasus Penyadapan Presiden

Ketua DPR Puan Maharani saat pidato di rapat paripurna (Courtesy: TV Parlemen)

NewDay, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menggelar rapat paripurna untuk membuka Masa Persidangan II, Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (10/11).

Dalam pidatonya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti soal penyalahgunaan penyadapan oleh alat negara.

"Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan mengancam para pimpinan nasional," kata Puan.

Politisi PDIP ini juga mengapresiasi langkah Polri dalam mengusut kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan para elit negeri.

"DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia," katanya.

"Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun. DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia," tambahnya lagi.

Sejumlah agenda telah dijadwalkan untuk digelar pada hari pertama masa persidangan alat kelengkapan DPR. Seperti Komisi III DPR menjadwalkan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Sementara Komisi V DPR akan menggelar Rapat Pendapat Umum dengan sejumlah rektor terkait pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.