Polri Telusuri Sosok Pemberi Perintah Listyo Sigit Cs Lakukan Penyadapan Terhadap Presiden Prabowo dan Tokoh Lainnya
NewDay, Jakarta - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh publik terus berkembang. Setelah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, penyidik kini masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk sosok yang diduga menjadi pemberi perintah dalam aktivitas penyadapan tersebut.
Empat nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol. Slamet Uliandi. Mereka diduga terlibat dalam perkara penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Perkembangan penyidikan menunjukkan bahwa pengusutan perkara belum berhenti pada penetapan para tersangka. Polri masih berupaya mengungkap rangkaian peristiwa secara menyeluruh, termasuk mencari tahu siapa pihak yang memberikan instruksi dan kemungkinan adanya aktor lain di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Polri Telusuri Sosok yang Diduga Memberikan Perintah Penyadapan
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menegaskan bahwa penyidik akan menelusuri seluruh kemungkinan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Pendalaman tidak hanya diarahkan kepada pihak yang diduga menjalankan penyadapan, tetapi juga terhadap pihak yang mungkin memiliki peran dalam memberikan perintah.
Pernyataan itu disampaikan Asep pada Sabtu (7/11), ketika menjelaskan perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh publik lainnya.
"Semua akan kita telusuri," ujar Komjen Pol. Asep Safrudin.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penyidik masih membuka kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Penelusuran terhadap dugaan pemberi perintah menjadi salah satu bagian yang perlu didalami untuk mengungkap bagaimana aktivitas penyadapan itu dapat berlangsung.
Kapolri Bentuk Tim Khusus, Kabareskrim Ditunjuk sebagai Pemimpin
Untuk memperkuat penanganan perkara, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus guna mendalami dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tim tersebut dibentuk sebagai respons institusi kepolisian terhadap perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
Tim khusus itu dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin. Pembentukan tim diumumkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11).
"Bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengarkan berbagai isu dan perkembangannya terkait informasi yang menjadi perhatian publik," ujar Trunoyudo kepada awak media.
Ia menjelaskan, pembentukan tim khusus merupakan bentuk respons proaktif sekaligus keseriusan pimpinan Polri dalam menindaklanjuti informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Tim tersebut mendapat tugas untuk melakukan pendalaman terhadap berbagai informasi dan isu yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal.
"Sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, maka pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri, telah membentuk tim secara khusus dalam merespons informasi dan isu-isu tersebut," jelasnya.
Melalui tim tersebut, Polri diharapkan dapat mengurai rangkaian dugaan perbuatan, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta menelusuri kemungkinan adanya pemberi perintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan.
Komisi III DPR Desak Motif Penyadapan Presiden Diungkap
Perkembangan kasus ini juga mendapat perhatian dari DPR RI. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan dukungannya terhadap langkah Polri untuk mengusut perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga tuntas.
Menurut Habiburokhman, penyidik tidak cukup hanya mengungkap pihak yang diduga melakukan penyadapan. Motif di balik aktivitas tersebut juga harus ditelusuri agar rangkaian peristiwa dan tujuan penyadapan dapat diketahui secara jelas.
"Komisi III mendukung penuh Polri untuk bergerak cepat mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal ini, terutama membongkar apa motif sebenarnya," ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam keterangan resminya pada Sabtu (7/11).
Habiburokhman menyebut perkara tersebut sebagai persoalan serius karena jumlah objek yang diduga menjadi sasaran penyadapan mencapai sekitar 6.000 pihak. Presiden Prabowo Subianto termasuk salah satu nama yang disebut dalam daftar sasaran tersebut.
Ia menilai besarnya jumlah objek penyadapan membuat penyidik perlu melakukan pendalaman secara menyeluruh. Selain mengidentifikasi pelaku, aparat juga diminta menelusuri kemungkinan adanya kepentingan tertentu yang melatarbelakangi aktivitas tersebut.
"Dari objek penyadapan yang mencapai 6.000 termasuk Presiden Prabowo dan kami pimpinan Komisi III, dapat dikatakan ini merupakan kejahatan serius skala besar. Karenanya, nyaris mustahil tidak ada motif politik skala besar dibalik aksi penyadapan ilegal tersebut," bebernya.
Pernyataan Habiburokhman mengenai dugaan motif politik tersebut merupakan pandangannya sebagai Ketua Komisi III DPR. Penentuan motif dan pihak yang bertanggung jawab tetap menjadi bagian dari proses penyelidikan serta penyidikan oleh aparat penegak hukum.
Komisi III DPR Kawal Penanganan Kasus hingga Tuntas
Habiburokhman menambahkan bahwa Komisi III DPR akan terus mengawal proses penanganan perkara tersebut sesuai arahan pimpinan DPR. Pengawasan itu ditujukan agar seluruh rangkaian dugaan tindak pidana dapat diusut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menegaskan, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penelusuran, menurutnya, perlu mencakup seluruh tingkatan keterlibatan, mulai dari pelaksana di lapangan hingga pihak yang diduga memberikan bantuan maupun instruksi.
"Jangan ada kompromi atau toleransi! Semua yang terlibat harus diseret ke meja hijau, mulai pelaku lapangan, pemberi bantuan, pemberi perintah, sampai siapa pun yang mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini," pungkasnya.
Komisi III DPR juga menaruh perhatian pada kemungkinan adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari dugaan aktivitas penyadapan tersebut. Karena itu, pengungkapan motif, alur perintah, serta pihak-pihak yang diduga mengambil manfaat menjadi sejumlah aspek yang disoroti dalam pengawalan perkara ini.
Comments