Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta dalam Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo
NewDay, Jakarta – Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta. Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) menyatakan Ahrie melakukan pelanggaran sehingga harus meninggalkan institusi kepolisian.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan putusan tersebut di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
"Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Isir.
Putusan ini menjadi perkembangan terbaru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Ahrie sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (3/11). Penyidik juga menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Dalam perkembangan berikutnya, penyidik menambah satu tersangka, yakni Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik Ungkap Dugaan Penyadapan Presiden
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak di luar Presiden. Mereka diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Asep menyebut dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar satu kelompok, tetapi melibatkan berbagai kalangan.
"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep.
Dugaan Penyadapan Berlangsung pada 2025-2026
Penyidik menduga aktivitas penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka juga diduga berupaya menghilangkan jejak digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatan mereka.
Dugaan penghapusan rekam jejak digital tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu didalami penyidik dalam mengungkap perkara ini.
Meski sidang etik telah menjatuhkan sanksi PTDH kepada Ahrie Sonta, proses penanganan perkara pidana tetap menjadi bagian penting untuk menentukan pertanggungjawaban hukum para tersangka.
Kasus ini turut menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan teknologi penyadapan di luar prosedur hukum, terutama karena pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran mencakup Presiden dan sejumlah tokoh publik.
Comments