Polri Mutasi 25 Perwira, Dua Jenderal Bintang Tiga Ditarik dari KSP, Ini Daftar Perubahan Jabatan Strategis
NewDay, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan perombakan penugasan dengan memutasi dan merotasi 25 perwira tinggi (pati) serta perwira menengah (pamen). Dalam kebijakan terbaru tersebut, sejumlah pejabat di lingkungan Mabes Polri memperoleh penempatan baru, termasuk dua jenderal berpangkat komisaris jenderal (Komjen), yakni Syahardiantono dan Yuda Gustawan.
Keduanya sebelumnya bertugas di Kantor Staf Presiden (KSP), sedangkan penugasan berikutnya membawa mereka ke Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Selain perubahan pada level perwira tinggi, rotasi juga menyentuh sejumlah posisi strategis di Bareskrim Polri, Densus 88 Antiteror, serta beberapa kepolisian daerah.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa kebijakan mutasi tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 yang diterbitkan pada 9 November 2026.
Syahardiantono dan Yuda Gustawan Dapat Penugasan Baru di Lemdiklat Polri
Dua perwira tinggi berpangkat Komjen, Syahardiantono dan Yuda Gustawan, menjadi bagian dari personel yang memperoleh penugasan baru. Sebelum rotasi ini, keduanya tercatat sebagai Pati Bareskrim Polri yang menjalankan penugasan di Kantor Staf Presiden.
Melalui keputusan terbaru, Syahardiantono dipercaya mengisi jabatan Analis Kebijakan Utama Bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang) Lemdiklat Polri. Sementara itu, Yuda Gustawan mendapat penempatan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Tenaga Pendidik dan Wira (Gadikwa) di lembaga pendidikan kepolisian tersebut.
Perubahan penugasan ini menempatkan keduanya kembali pada lingkungan internal Polri, khususnya lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan dan pelatihan. Penempatan di bidang Jianbang maupun Gadikwa menjadi bagian dari susunan jabatan baru yang ditetapkan melalui surat telegram Kapolri.
Jabatan Dirtipidter Bareskrim Beralih kepada Bismo Teguh Prakoso
Rotasi juga membawa perubahan pada jajaran Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Brigjen Pol. Moh. Irhamni yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) kini mendapat penugasan sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.
Posisi yang ditinggalkan Irhamni selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso. Sebelumnya, Bismo menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
Peralihan jabatan tersebut menjadi salah satu perubahan penting dalam struktur Bareskrim Polri. Dengan penunjukan itu, Bismo beralih dari tugas penanganan perkara narkotika di tingkat Polda Metro Jaya ke posisi Direktur Tindak Pidana Tertentu pada tingkat Mabes Polri.
Selain pergantian Dirtipidter, terdapat pula penempatan baru bagi Kombes Pol. Yuyan Priatmaja. Sebelumnya, Yuyan merupakan Pamen Bareskrim Polri yang mendapat penugasan di Badan Narkotika Nasional (BNN).
Dalam mutasi kali ini, Yuyan ditunjuk sebagai Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Penunjukan tersebut menambah daftar perubahan personel pada sejumlah direktorat di lingkungan Bareskrim.
Densus 88 Antiteror Polri Juga Mengalami Pergantian Pejabat
Perubahan susunan personel turut berlangsung di Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Kombes Pol. Fachrul Sugiarto yang sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Monitoring Direktorat Intelijen Densus 88 memperoleh penugasan baru di bidang pendidikan kepolisian.
Fachrul kini dipercaya menjadi Dosen Kepolisian Madya Tingkat II di Akademi Kepolisian (Akpol), Lemdiklat Polri. Jabatan yang sebelumnya diembannya di lingkungan Densus 88 selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol. Ervindo Maulana.
Dengan perubahan tersebut, posisi Kepala Subdirektorat Monitoring Direktorat Intelijen Densus 88 kini diisi oleh Ervindo. Sementara Fachrul menjalankan tugas baru sebagai tenaga pengajar di lingkungan pendidikan Polri.
Mutasi Menjangkau Sejumlah Kepolisian Daerah
Selain perubahan pada tingkat Mabes Polri, rotasi 25 pati dan pamen tersebut juga mencakup penempatan personel di sejumlah kepolisian daerah. Beberapa wilayah yang masuk dalam daftar perubahan penugasan antara lain Polda Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara.
Perubahan juga menyasar jajaran kepolisian di wilayah Papua dan sekitarnya, meliputi Polda Papua, Papua Tengah, Papua Barat, serta Papua Barat Daya. Selain itu, terdapat penempatan personel baru di Polda Sulawesi Barat dan Polda Maluku.
Dengan demikian, penataan personel tidak hanya berlangsung pada satuan kerja di tingkat pusat. Sejumlah wilayah juga menjadi bagian dari kebijakan rotasi untuk mengisi kebutuhan jabatan dan penugasan di lingkungan kepolisian daerah.
Polri Sebut Mutasi Berdasarkan Meritokrasi dan Kompetensi
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus proses pembinaan karier anggota. Pelaksanaannya mempertimbangkan kebutuhan institusi serta prinsip meritokrasi dalam penempatan personel.
Isir menegaskan bahwa pengisian jabatan harus memperhatikan sejumlah aspek, mulai dari kompetensi, kemampuan, hingga integritas setiap personel yang menerima amanah baru.
“Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar setiap pejabat yang diberikan amanah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta mendukung peningkatan kinerja organisasi,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang sebelumnya menduduki posisi terkait. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusi yang telah mereka berikan selama menjalankan tugas di lingkungan Polri.
Kepada personel yang memperoleh jabatan atau penugasan baru, Isir berharap mereka dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing. Adaptasi tersebut diperlukan agar setiap pejabat dapat memahami tanggung jawab serta menjalankan tugas sesuai posisi yang dipercayakan.
Melalui kebijakan rotasi ini, Polri berharap kinerja organisasi semakin kuat dan profesionalisme personel terus meningkat. Peningkatan tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.
Comments