Polri Ajukan Perlindungan Enam Saksi Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo ke LPSK
NewDay, Jakarta - Polri mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bagi enam orang yang disebut sebagai saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Permohonan tersebut kini tengah dipelajari oleh pihak LPSK sebelum diputuskan lebih lanjut.
Pengajuan perlindungan itu menjadi bagian dari perkembangan penanganan perkara yang sedang bergulir. LPSK telah menerima permohonan dari Polri dan saat ini masih melakukan penelaahan terhadap kebutuhan perlindungan bagi para saksi yang diajukan.
Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, membenarkan adanya permohonan tersebut ketika dikonfirmasi awak media pada Minggu (8/11).
"Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan," ujar Susilaningtias.
LPSK Belum Mengungkap Identitas Enam Saksi
Meski membenarkan permohonan perlindungan telah diterima, Susilaningtias belum bersedia membeberkan identitas orang-orang yang diajukan sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Pihak LPSK juga belum memberikan penjelasan mengenai perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses penelaahan. Dengan demikian, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai tahapan berikutnya maupun keputusan terkait pemberian perlindungan kepada para saksi.
Saat kembali ditanya mengenai jumlah orang yang masuk dalam permohonan tersebut, Susilaningtias hanya memberikan penjelasan singkat.
"Enam orang," ujarnya.
Jumlah tersebut menjadi informasi yang sejauh ini disampaikan LPSK kepada awak media. Sementara itu, identitas serta pertimbangan mengenai kebutuhan perlindungan bagi masing-masing saksi masih belum diungkapkan.
Empat Jenderal Disebut Jadi Tersangka
Di sisi lain, Bareskrim Polri disebut telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempat nama yang tercantum dalam informasi perkara tersebut berasal dari sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Mereka disebut terdiri atas eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo; Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution; eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso; serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Penetapan para tersangka tersebut menjadi bagian lain dari perkembangan penanganan perkara yang sama. Namun, informasi mengenai peran masing-masing orang dalam dugaan tindak pidana tersebut tidak dijelaskan lebih terperinci dalam keterangan yang disampaikan.
Para Tersangka Dijerat Pasal KUHP dan UU ITE
Dalam perkara ini, para tersangka disebut dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum. Pasal yang dikenakan meliputi Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Selain Slamet Uliandi, tiga tersangka lainnya dikabarkan telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Mabes Polri.
Dengan demikian, perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mencakup dua hal, yakni pengajuan perlindungan terhadap enam saksi kepada LPSK serta proses hukum terhadap empat orang yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka.
LPSK sendiri masih menelaah permohonan perlindungan tersebut dan belum mengumumkan hasil pemeriksaannya.
Comments