Merasa Terkhianati, Kapolri Janji Sikat Pelaku Penyadapan

NewDay, Jakarta – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto berjanji tidak akan melindungi anggota kepolisian yang terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ancaman itu muncul ketika Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution, salah satu tersangka dalam perkara tersebut.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi kepolisian. Dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak hanya menyangkut pelanggaran prosedur penggunaan teknologi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan kewenangan aparat dan pertanggungjawaban pejabat di dalam institusi penegak hukum.

Suyudi menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat harus menghadapi konsekuensi hukum. Ia menolak memberikan pengecualian kepada anggota Polri yang menyalahgunakan kewenangan.

“Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas,” kata Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda oleh Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (10/11).

Ia menyebut penyadapan terhadap pemimpin tertinggi negara sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan institusi. Menurut dia, penegakan hukum harus berjalan tanpa rasa takut terhadap jabatan, pangkat, maupun kedekatan dengan kekuasaan.

“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” ujarnya.

Ahrie Sonta Dipecat Setelah Sidang Etik

Pada hari yang sama, Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi PTDH kepada Ahrie Sonta. Keputusan tersebut mengakhiri statusnya sebagai anggota Polri melalui mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengumumkan putusan itu setelah majelis etik memeriksa Ahrie dalam persidangan yang berlangsung sejak pagi hingga malam hari pada Selasa (10/11).

Majelis juga menyatakan perbuatan Ahrie sebagai pelanggaran etik berupa perbuatan tercela. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal ketika ia menjalankan tugas di lingkungan Bareskrim Polri.

Sebelumnya, penyidik menetapkan Ahrie sebagai tersangka pada 3 November 2026. Penetapan itu merupakan bagian dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik.

Polisi juga mengusut keterlibatan sejumlah perwira tinggi lainnya dalam perkara tersebut. Penyidik mendalami dugaan penggunaan kewenangan dan perangkat teknologi kepolisian di luar prosedur yang semestinya.

Meski demikian, sanksi etik dan proses pidana merupakan dua jalur berbeda. Pemecatan Ahrie merupakan keputusan dalam perkara etik internal, sedangkan pertanggungjawaban pidananya harus mengikuti proses hukum yang berlaku.

Kapolri Ajak Pemuda Kawal Penegakan Hukum

Di tengah polemik tersebut, Suyudi mengajak masyarakat tidak terjebak dalam perpecahan akibat perbedaan pilihan politik. Ia justru melihat kasus ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mendorong masyarakat mengawasi penegakan hukum.

Suyudi meminta kalangan pemuda ikut menjaga demokrasi serta mengawal konsolidasi nasional. Ia menilai Indonesia membutuhkan solidaritas yang kuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan mencapai visi Indonesia Emas 2045.

“Dan insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan. Sesama manusia, kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan hukum, apalagi mencederai negara ini, saya di depan, dan rekan-rekan (pemuda, red) harus di belakang saya,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kepolisian harus berdiri di depan ketika menghadapi tindakan yang terbukti melanggar hukum dan merugikan negara.

Namun, komitmen tersebut juga akan diuji melalui konsistensi penanganan perkara. Publik membutuhkan proses yang transparan, penjelasan mengenai peran setiap pihak, serta penegakan hukum yang tidak membedakan anggota biasa dan pejabat berpangkat tinggi.

Dengan demikian, penanganan dugaan penyadapan ilegal ini bukan hanya soal menjatuhkan sanksi kepada satu anggota. Kasus tersebut juga menjadi momentum bagi Polri untuk membuktikan bahwa kewenangan aparat memiliki batas dan setiap pelanggaran harus dipertanggungjawabkan.