LPSK Periksa Permohonan Perlindungan 6 Saksi Kasus Penyadapan Prabowo

Enam orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan yang ditangani Bareskrim Polri ajukan permohonan pelindungan kepada LPSK (Courtesy: lpsk.go.id)

NewDay, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih mengkaji permohonan perlindungan terhadap enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Permohonan itu diajukan Polri agar para saksi bisa memberikan keterangan tanpa khawatir terhadap keselamatan mereka.

Ketua LPSK Achmadi mengatakan lembaganya mulai memproses permohonan tersebut pada 6 November 2026. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Polri untuk menggali informasi lebih jauh mengenai perkara yang tengah ditangani.

Menurut Achmadi, pihaknya tidak bisa langsung memberikan perlindungan hanya karena seseorang berstatus sebagai saksi. LPSK perlu melihat seberapa penting keterangan saksi bagi penyidikan, ancaman yang mungkin mereka hadapi, serta kondisi yang dapat membahayakan keselamatan mereka.

Penilaian itu mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK Nilai Ancaman dan Risiko Keselamatan Saksi

Sebelum mengambil keputusan, LPSK akan memeriksa permohonan tersebut secara menyeluruh. Lembaga ini perlu memastikan apakah para saksi menghadapi ancaman nyata, memiliki kerentanan tertentu, atau membutuhkan perlindungan khusus selama proses hukum berjalan.

Achmadi mengatakan perlindungan saksi diperlukan agar mereka merasa aman ketika memberikan keterangan kepada penyidik.

"Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," kata Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11).

LPSK juga tidak menutup kemungkinan menerima permohonan perlindungan dari saksi lain. Peluang tersebut bergantung pada perkembangan penyidikan dan hasil penilaian terhadap kebutuhan perlindungan.

Dengan demikian, enam saksi yang diajukan Polri saat ini belum tentu menjadi jumlah akhir saksi yang membutuhkan perlindungan dari LPSK.

Polri Periksa 13 Saksi dalam Kasus Penyadapan

Di tengah proses pengajuan perlindungan tersebut, penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh terus berjalan. Berdasarkan informasi dalam perkara ini, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka dilaporkan menjalani penahanan di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.

Dugaan penyadapan tersebut disebut telah berlangsung sejak 2025. Perkara ini juga menjadi sorotan setelah Prabowo memberhentikan Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11).

Dalam penyidikan, Polri telah meminta keterangan dari 13 saksi. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk ahli teknologi informasi dan elektronik (ITE), ahli hukum pidana, serta anggota kepolisian.

Kini, LPSK masih harus menuntaskan penelaahan sebelum menentukan apakah permohonan perlindungan bagi keenam saksi dapat dikabulkan. Keputusan tersebut akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap risiko yang mereka hadapi.