Kejagung Geledah 6 Lokasi di Jakarta Terkait Suap Tambang Nikel Sultra, Ini Hasilnya

Gedung Kejaksaan Agung RI (Courtesy: Kejari Tanah Laut)

NewDay, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta terkait kasus dugaan suap tambang nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, ada 6 lokasi yang digeledah.

"Tim penyidik telah melakukan serangkan tindakan penggeledahan di wilayah Jakarta, terdapat enam lokasi, bersama dengan tim digital forensik," kata Saiful dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/11).

Hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah dokumen dan uang tunai dari dua tempat.

"Tempat pertama Rp11,2 miliar dan tempat kedua sejumlah Rp595 juta," katanya lagi.

Selain dokumen dan uang tunai, Kejagung juga menyita ponsel, laptop, dan CCTV.

Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola pertambangan nikel di Sultra.

Sosok AK Jadi Pengendali Suap Tambang Nikel

Saiful juga menyebut beberapa perusahaan tambang nikel di Sultra dikendalikan oleh AK. Salah satu temuan penyidik terkait izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) PT BSJ dan PT KAA yang berakhir pada 2015.

"Posisi AK sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaanya di Indonesia, tetapi berdasarkan tim penyidik melakukan pengkajian, bekerja sama dengan instansi yang lain dari perlintasan, saat ini ditemukan yang bersangkutan berada di luar negeri," kata Saiful.

Meski izin usaha sudah lama berakhir, menurut Saiful, kedua perusahaan tersebut mendapat suspend sebanyak 3 kali. Padahal seharusnya izin usaha tambang dihentikan dan wilayahnya dikembalikan ke negara.

Suap ke Penyelenggara Negara

Kejagung juga menemukan dugaan pemberian suap dari perusahaan tambang ke penyelenggara negara.

"Dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin dan produksi serta penjualan," kata Saiful.

Namun Kejagung belum mengungkap identitas penyelenggara negara yang diduga menerima suap dari perusahaan tambang nikel.