Ketika Wakil Presiden Memilih Mundur, Ini Kisah Mereka

Kabar niat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka mengingatkan kembali pada sejumlah wakil presiden dunia yang pernah meninggalkan jabatan sebelum masa tugas berakhir. Ada yang mundur akibat konflik politik, tersandung perkara hukum, hingga memilih jabatan lain.

Ilustrasi siluet dua pria dengan peci hitam, jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah berlatar belakang merah, yang secara simbolis merepresentasikan sosok pemimpin atau pejabat negara. (Courtesy: Dok. Istimewa)

NewDay, Jakarta - Niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri membuka kembali pembahasan mengenai sejarah pengunduran diri pejabat nomor dua negara di berbagai belahan dunia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (10/11/2026) membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menegaskan Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.

Dalam sejarah Amerika Serikat, John C. Calhoun menjadi Wakil Presiden pertama yang mengundurkan diri, tepatnya pada 28 Desember 1832. Calhoun ketika itu mendampingi Presiden Andrew Jackson. Hubungan keduanya memburuk akibat perbedaan pandangan mengenai kewenangan pemerintah federal dan hak negara bagian, khususnya kebijakan tarif.

Berdasarkan catatan resmi Senat Amerika Serikat, Calhoun juga telah terpilih sebagai senator South Carolina. Ia kemudian meninggalkan kursi Wakil Presiden untuk menjalankan tugas barunya.

Lebih dari satu abad kemudian, Spiro Agnew mengundurkan diri pada 10 Oktober 1973 saat mendampingi Presiden Richard Nixon. Agnew menghadapi penyelidikan terkait dugaan pelanggaran keuangan. Ia menyatakan no contest, yakni tidak membantah dakwaan penggelapan pajak penghasilan federal, sebelum meninggalkan jabatannya.

Berbeda dengan era Calhoun, Amerika Serikat saat itu telah memiliki Amendemen ke-25 Konstitusi yang memungkinkan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Nixon kemudian mencalonkan Gerald Ford, yang dilantik pada 6 Desember 1973 setelah mendapat persetujuan Kongres.

Kasus berbeda terjadi di Argentina. Wakil Presiden Carlos Álvarez mengundurkan diri pada 6 Oktober 2000 di tengah kontroversi dugaan suap terkait reformasi ketenagakerjaan. Álvarez juga berselisih dengan Presiden Fernando de la Rúa mengenai penanganan persoalan tersebut dan perubahan susunan kabinet.

Pengunduran dirinya meninggalkan kursi Wakil Presiden kosong. Ketika De la Rúa mundur pada Desember 2001, Argentina harus menjalankan mekanisme suksesi melalui pejabat lain karena tidak memiliki Wakil Presiden.

Ketiga peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pengunduran diri pejabat nomor dua negara dapat dipicu alasan berbeda dan membawa konsekuensi ketatanegaraan tersendiri.

Di Indonesia, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika jabatan Wakil Presiden kosong, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.

Yusril menjelaskan bahwa niat mundur harus ditindaklanjuti melalui proses formal di MPR. Karena itu, situasi Gibran belum dapat disamakan dengan para Wakil Presiden dunia yang telah resmi meninggalkan jabatannya.