Kepala Bakom Syahganda Bantah Prabowo Sarankan Gibran Fight Tempuh PTUN, Sebut Pernyataan Yusril Paling Akurat
NewDay, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, meluruskan kabar mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik keabsahan ijazah SMA. Ia membantah bahwa Prabowo meminta Gibran tetap berjuang atau fight melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan dokumen pendidikannya.
Menurut Syahganda, keterangan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, merupakan penjelasan paling tepat mengenai isi komunikasi antara Prabowo dan Gibran.
Syahganda mengungkapkan bahwa dirinya berada di lokasi ketika pembicaraan tersebut berlangsung. Pada Selasa (10/11), ia mengaku menyaksikan secara langsung percakapan yang melibatkan Prabowo dan Yusril sehingga mengetahui konteks pembahasan tersebut.
"Enggak (Prabowo sarakan Gibran lewat PTUN), yang benar Yusril karena Yusril yang paling belakangan ketemu Bapak Presiden tadi. Saya di situ," ujar Syahganda.
Ia kemudian menjelaskan bahwa kapasitas Yusril sebagai menteri koordinator yang menangani bidang hukum membuat keterangannya dapat merepresentasikan pandangan Presiden Prabowo mengenai persoalan tersebut.
"Karena Yusril kan Menko Hukum-nya presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden menuyrut saya diwakili oleh Profesor Yusril," jelasnya.
Yusril Sebut Jalur PTUN Tidak Lagi Relevan bagi Gibran
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pandangannya bahwa upaya Gibran untuk kembali menguji keabsahan ijazah melalui PTUN tidak akan memberikan hasil yang berarti. Alasannya, persoalan hukum yang berkaitan dengan dokumen pendidikan tersebut sudah melewati proses peradilan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).
Pernyataan itu disampaikan Yusril ketika berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11). Ia menerangkan bahwa putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung dalam perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum final.
Atas dasar itu, Yusril menilai tidak tersedia lagi ruang untuk mengulang proses pembuktian melalui pengadilan apabila pokok permasalahan yang diajukan masih sama dengan perkara sebelumnya.
"Enggak ada, enggak ada. Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan," ujar Yusril.
Yusril juga menerangkan adanya persoalan kedudukan hukum atau status para pihak dalam perkara tersebut. Menurutnya, Gibran tidak mempunyai kewenangan mengajukan langkah hukum lanjutan lantaran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi dalam proses persidangan yang dimaksud.
Ia membandingkan posisi tersebut dengan pihak-pihak yang sebelumnya terlibat dalam gugatan, termasuk Subhan, Mercy, dan Denny Indrayana. Mereka yang mempunyai kedudukan sebagai tergugat intervensi memiliki kesempatan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku, seperti banding maupun peninjauan kembali.
"Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan, yang diajukan oleh Mercy sama Denny Indrayana, betul, beliau tergugat intervensi. Tergugat intervensi bisa banding, bisa PK, bisa kasasi, bisa PK. Tapi kalau tidak pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa," bebernya.
Ketika kembali dimintai tanggapan mengenai keinginan Gibran untuk menguji dokumen pendidikannya melalui PTUN, Yusril tetap pada pendirian sebelumnya. Ia menilai langkah tersebut tidak akan efektif karena substansi persoalan yang hendak dipermasalahkan sudah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung.
"Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," tegasnya.
Gibran Tetap Ingin Membuktikan Keabsahan Ijazah Lewat PTUN
Di tengah perbedaan penjelasan mengenai arahan Presiden Prabowo, Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menyatakan tidak menghendaki persoalan dokumen pendidikannya terus menjadi polemik yang berkepanjangan.
Walaupun dirinya pernah mengutarakan keinginan untuk melepaskan jabatan wakil presiden, Gibran menegaskan tetap berencana memperjuangkan pembuktian keabsahan ijazahnya melalui mekanisme hukum di PTUN.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah dirinya melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam kesempatan itu, Gibran mengaku memperoleh berbagai pertimbangan, arahan, serta masukan dari kepala negara terkait situasi yang tengah berkembang.
Ia bahkan menyebut Prabowo sudah dianggap seperti sosok ayah sendiri. Salah satu hal yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, menurut Gibran, berkaitan dengan dorongan agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan ijazah melalui jalur peradilan.
"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran.
Prasetyo Hadi Ungkap Pertemuan Prabowo dan Gibran Berlangsung 2,5 Jam
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya turut memberikan keterangan mengenai agenda pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan.
Prasetyo menyebut pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden tersebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam. Dalam pertemuan itu, Gibran dikabarkan menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari posisi orang nomor dua di Indonesia.
Keinginan tersebut muncul di tengah perkembangan polemik yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai persoalan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi sorotan publik.
"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa dalam kesempatan tersebut Gibran juga menyampaikan permintaan untuk memperoleh ruang guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Upaya pembuktian itu direncanakan dilakukan melalui mekanisme persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Comments