Kemendagri Perluas Keterbukaan Informasi Hingga Desa

Wamendagri tekankan penting keterbukaan informasi sebagai akuntabilitas terhadap amanat kerja (courtesy: kemendagri)

NewDay, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperluas penerapan keterbukaan informasi publik hingga tingkat desa. Langkah ini ditempuh melalui penerbitan regulasi baru, perbaikan pelayanan informasi, dan pemanfaatan platform digital untuk memastikan masyarakat lebih mudah mengakses informasi mengenai kebijakan pemerintah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan hal tersebut dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11).

Bima menilai keterbukaan informasi memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut dia, masyarakat perlu memperoleh akses informasi yang memadai agar dapat mengetahui sekaligus menilai pelaksanaan kebijakan pemerintah.

"KIP ini adalah manifestasi dari kualitas demokrasi yang akan kita bangun," ujar Bima.

Salah satu upaya yang dilakukan Kemendagri ialah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026. Aturan ini memperluas cakupan pengelolaan keterbukaan informasi hingga pemerintah desa, sekaligus memperjelas standar pelayanan, mekanisme evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan secara berjenjang.

Kebijakan tersebut menempatkan pemerintah daerah dan desa sebagai bagian penting dalam penyediaan informasi bagi masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus berjalan hingga tingkat pemerintahan yang berhubungan langsung dengan warga.

Keterbukaan Informasi sebagai Bentuk Akuntabilitas

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu instrumen untuk memastikan pemerintah menjalankan kewenangannya secara transparan dan akuntabel. Melalui akses informasi, masyarakat dapat mengetahui proses pengambilan keputusan, memahami kebijakan yang berlaku, serta mengawasi penggunaan kewenangan dan pelaksanaan program pemerintah.

Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

Karena itu, keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan mengunggah pengumuman atau menyebarkan berita kegiatan pemerintah. Badan publik juga perlu menyediakan informasi yang akurat, mudah dipahami, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah pun harus memberikan jawaban atas permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, Kemendagri mencatat telah mempertahankan predikat Informatif selama enam tahun berturut-turut. Kementerian itu juga menyelesaikan 100 persen permohonan informasi publik sepanjang 2025 dan mencapai 99 persen hingga September 2026.

Capaian tersebut menunjukkan tingkat penyelesaian permohonan informasi yang tinggi. Namun, kualitas keterbukaan juga perlu dilihat dari ketepatan waktu pelayanan, kelengkapan informasi, kemudahan akses, dan kemampuan masyarakat menggunakan informasi tersebut untuk mengawasi kebijakan pemerintah.

Media Digital Jadi Saluran Komunikasi Publik

Selain memperbaiki regulasi dan pelayanan, Kemendagri memanfaatkan Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube untuk menyampaikan informasi sekaligus menampung aspirasi masyarakat.

Bima mengatakan kementeriannya ingin memastikan seluruh kanal digital tersebut mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

"Artinya kita pastikan aset itu semua dimaksimalkan untuk sejalan dengan misi keterbukaan informasi publik," jelasnya.

Kemendagri juga mendorong penguatan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 514 kabupaten dan kota. Upaya itu dilakukan melalui pendampingan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi.

Di sisi lain, kementerian menggunakan pemantauan media untuk mengidentifikasi isu yang berkembang dan membaca sentimen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan evaluasi komunikasi sekaligus membantu pemerintah menentukan informasi yang perlu disampaikan kepada publik.

Pola komunikasi ini juga diterapkan dalam penanganan bencana di Sumatera. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, menjalankan tugas dengan dukungan pemantauan perkembangan penanganan bencana dan opini publik.

Melalui pemantauan tersebut, Kemendagri berupaya memastikan informasi mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tersampaikan secara jelas kepada masyarakat.

Ke depan, tantangan keterbukaan informasi bukan hanya mempertahankan predikat Informatif, melainkan memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Konsistensi pelayanan, keterbukaan data, dan respons terhadap permohonan informasi menjadi faktor penting agar transparansi pemerintah dapat dirasakan hingga tingkat daerah dan desa.