KKP Buka Suara soal Kontrak Publikasi Miliaran Rupiah dengan RANS dan The Dudas

The Dudas saat berada di Natuna. (Courtesy: Instagram/@desta80s)

NewDay, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait sorotan publik terhadap kerja sama publikasi yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad. Kerja sama tersebut menjadi perhatian setelah terungkap adanya kontrak pengadaan jasa publikasi dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

Melalui siaran pers bernomor SP.350/SJ.5/XI/2026 yang dirilis pada Selasa (10/11), KKP menyatakan bahwa publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas kementerian dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat.

KKP menjelaskan, strategi komunikasi yang dijalankan tidak hanya melibatkan influencer, tetapi juga memanfaatkan berbagai platform, mulai dari media cetak, televisi, media digital, hingga kanal komunikasi lainnya.

Dalam memilih mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti jumlah pengikut, tingkat keterlibatan audiens atau engagement, jangkauan, hingga persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.

Pertimbangan tersebut disesuaikan dengan cakupan program KKP yang bersifat nasional. Dengan demikian, informasi mengenai kebijakan dan program kementerian diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

KKP juga menjelaskan bahwa kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan jaringan distribusi serta kolaborasi dengan sejumlah kreator konten.

Menurut KKP, setiap kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menanggapi berbagai masukan publik, KKP menyatakan berkomitmen menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel. Kementerian juga menyebut kritik masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar lebih tepat sasaran dan terukur.

Berawal dari Temuan ICW soal Kontrak Rp14,69 Miliar

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia dengan total nilai kontrak mencapai Rp14,69 miliar sepanjang 2024 hingga 2026.

Temuan tersebut berdasarkan data pengadaan pemerintah dalam portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari total tersebut, sekitar Rp3,9 miliar berasal dari lima paket pengadaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sementara tiga paket lainnya berasal dari KKP dengan total nilai kontrak sekitar Rp10,8 miliar.

Salah satu paket yang menjadi sorotan adalah jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar pada 2026.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama publikasi tersebut turut melibatkan The Dudas Minus One yang beranggotakan Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten.

Polemik ini kemudian memicu pertanyaan publik mengenai besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk jasa promosi influencer, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Selain persoalan nilai kontrak, ICW juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.