Rekam Jejak Gibran: Dari Jualan Martabak, Kader PDIP, hingga Kabar Mundur sebagai Wapres
NewDay, Jakarta - Sebelum terjun ke politik, Gibran Rakabuming Raka lebih dikenal sebagai pengusaha kuliner. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu pernah menyatakan tidak tertarik mengikuti jejak ayahnya di pemerintahan.
“Saat ini enggaklah. Saya begini sajalah, jualan martabak,” kata Gibran pada Agustus 2017.
Namun, sikapnya berubah. Pada 23 September 2019, Gibran mendaftarkan diri sebagai anggota PDI Perjuangan di Banjarsari, Surakarta. Ia kemudian menempuh proses pencalonan Wali Kota Solo untuk Pilkada 2020.
Langkah itu sempat menjadi perdebatan karena pengurus PDIP Solo sebelumnya menyiapkan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. DPP PDIP akhirnya memberikan rekomendasi kepada Gibran untuk maju bersama Teguh.
Pada Pilkada 9 Desember 2020, Gibran-Teguh mengalahkan pasangan independen Bagyo Wahyono-FX Supardjo. Keduanya dilantik pada 26 Februari 2021 untuk masa jabatan yang direncanakan berlangsung hingga 2026.
Namun, Gibran tidak menyelesaikan masa jabatannya. Ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPRD Surakarta pada 16 Juli 2024 untuk mempersiapkan pelantikan sebagai wakil presiden. Teguh resmi menggantikannya pada 19 Juli 2024.
Dengan demikian, Gibran memimpin Surakarta sekitar tiga tahun empat bulan.
Perjalanan menuju kursi wakil presiden dimulai ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023. Putusan itu membuka peluang bagi kepala daerah terpilih yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.
Pada 22 Oktober 2023, Prabowo Subianto mengumumkan Gibran sebagai bakal calon wakil presidennya. Gibran yang lahir pada 1 Oktober 1987 saat itu baru berusia 36 tahun.
Pencalonan tersebut berseberangan dengan sikap PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pada 26 Oktober 2023, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan keanggotaan Gibran telah berakhir secara de facto.
Putusan batas usia juga memicu polemik etik. Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan MK memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena pelanggaran etik. Namun, sanksi tersebut tidak membatalkan pencalonan Gibran.
Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,59 persen suara sah nasional. Keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024. PDIP kemudian mengumumkan pemecatan Gibran pada 16 Desember 2024 melalui SK tertanggal 4 Desember.
Pada 6 Oktober 2026, dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi polemik. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan setingkat SMA. Namun, permohonan pemberhentiannya tidak diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Gibran menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Pada Selasa (10/11), Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo.
Sehari kemudian, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, “Mas Gibran sudah mengundurkan diri.”
Sementara itu pengunduran diri Gibran berdasarkan keterangan sumber dekat Gibran menyebut surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu (11/11) sore. Namun hingga Rabu malam, belum ada pengumuman resmi yang memastikan proses pengunduran diri Gibran telah selesai secara konstitusional.
Comments