Kejagung Dalami Dugaan Keterkaitan Bos Nikel Arif Kurniawan dengan Eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit
NewDay, Jakarta - Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) masih melakukan penelusuran terhadap dugaan adanya hubungan antara pengusaha tambang nikel Arif Kurniawan (AK) dengan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Pendalaman tersebut dilakukan untuk memastikan apakah terdapat keterkaitan antara kedua pihak dalam aktivitas pertambangan nikel yang tengah menjadi perhatian penyidik.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kuntadi, menyampaikan bahwa proses pengusutan dugaan hubungan tersebut masih berlangsung. Hingga saat ini, penyidik belum mengambil kesimpulan mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kegiatan usaha pertambangan milik Arif Kurniawan.
Pernyataan itu disampaikan Kuntadi setelah menghadiri rapat koordinasi (rakor) di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Senin (9/11).
"Kita masih mendalami (hubungannya)," ujar Kuntadi kepada awak media.
Kejagung Belum Pastikan Dugaan Listyo Sigit Jadi Beking Tambang Nikel
Kuntadi menjelaskan, penyidik Kejagung masih mengumpulkan dan mendalami berbagai informasi terkait dugaan hubungan Arif Kurniawan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Menurutnya, proses penyelidikan belum sampai pada tahap memastikan apakah Listyo Sigit memiliki hubungan sebagai pihak yang memberikan perlindungan atau menjadi beking bagi aktivitas pertambangan nikel yang dijalankan Arif Kurniawan.
Kejagung menegaskan bahwa seluruh informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut masih menjadi bagian dari materi pendalaman penyidik. Karena itu, dugaan keterlibatan pihak tertentu belum dapat dipastikan sebelum proses pengusutan menghasilkan fakta hukum yang mendukung.
Kuntadi juga memastikan bahwa Korps Adhyaksa akan terus menelusuri perkara pertambangan nikel tersebut. Pendalaman dilakukan agar rangkaian aktivitas yang diduga melanggar ketentuan hukum dapat diketahui secara menyeluruh, termasuk pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan perusahaan tambang.
"Tidak, belum sampai ke sana [pengusutan AK dibekingi Listyo]. Kita masih mendalami semua, ya," tuturnya.
Enam Perusahaan Tambang Nikel yang Dikendalikan Arif Kurniawan
Sebelumnya, Kejagung telah membeberkan adanya enam perusahaan yang berada dalam kendali Arif Kurniawan. Perusahaan-perusahaan tersebut diketahui memiliki wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas yang berbeda-beda.
Enam perusahaan itu masing-masing menggunakan inisial PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Pengungkapan identitas perusahaan tersebut menjadi salah satu bagian dari perkembangan penanganan perkara pertambangan nikel yang sedang ditelusuri Kejagung.
Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan, PT BSJ memiliki wilayah IUP seluas 1.030 hektare. Sementara itu, PT KAA tercatat mempunyai wilayah izin pertambangan mencapai 1.036 hektare.
Perusahaan berikutnya, PT ANI, memiliki luas wilayah IUP sebesar 106 hektare. Adapun PT AMI menguasai wilayah izin pertambangan seluas 1.000 hektare, sedangkan PT AMID tercatat memiliki wilayah IUP mencapai 1.026 hektare.
Satu perusahaan lainnya adalah PT HJ. Keenam badan usaha tersebut disebut berada dalam kendali melalui Holding PT DDA bersama seorang individu berinisial LEI.
Pengungkapan struktur pengendalian perusahaan ini menjadi bagian dari penelusuran Kejagung terhadap aktivitas pertambangan nikel yang berkaitan dengan Arif Kurniawan.
Dua Perusahaan Diduga Tetap Menambang Meski IUP Berakhir pada 2015
Dalam perkembangan penanganan perkara tersebut, penyidik Kejagung juga telah menemukan fakta hukum mengenai dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh dua perusahaan, yakni PT BSJ dan PT KAA.
Kedua perusahaan tersebut diduga tetap menjalankan kegiatan pertambangan meskipun masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) masing-masing telah berakhir pada 2015.
Berdasarkan temuan penyidik, aktivitas penambangan diduga terus berlangsung setelah izin tersebut tidak lagi berlaku. Kegiatan operasional kedua perusahaan disebut tetap dijalankan dengan menggunakan skema suspend.
Padahal, setelah masa berlaku IUP berakhir, wilayah perizinan pertambangan kedua perusahaan seharusnya dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dugaan berlanjutnya kegiatan pertambangan setelah berakhirnya izin tersebut menjadi salah satu aspek yang tengah didalami dalam perkara tambang nikel. Penyidik Kejagung menelusuri aktivitas perusahaan serta pengelolaan wilayah tambang yang tetap beroperasi setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015.
Temuan mengenai PT BSJ dan PT KAA tersebut juga berkaitan dengan pengusutan terhadap enam perusahaan yang sebelumnya diungkap Kejagung sebagai badan usaha yang dikendalikan Arif Kurniawan.
Comments