Isu Gibran Mundur dari Kursi Wapres Memanas, Mensesneg Prasetyo Hadi Bongkar Sikap Presiden Prabowo

Mensesneg Prasetyo Hadi Bantah Presiden Prabowo Tolak Niat Pengunduran Diri Gibran dari Kursi Wapres (Courtesy: Tangkapan Layar Youtube @Sekretariat Presiden)

NewDay, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menolak keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Prasetyo, tidak ada penolakan yang disampaikan Presiden dalam pertemuan keduanya.

Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo justru memberikan sejumlah masukan dan saran kepada Gibran ketika keduanya membahas persoalan tersebut. Keterangan itu disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang mengenai respons Kepala Negara terhadap niatan pengunduran diri Wakil Presiden.

"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ujar Prasetyo Hadi saat menggelar jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Gibran Minta Kesempatan Buktikan Dokumen Pendidikan Lewat PTUN

Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut juga membahas keinginan Gibran untuk mendapatkan kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Dalam pembicaraan itu, Gibran disebut memohon kesempatan kepada Presiden agar dapat membuktikan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," bebernya.

Penjelasan tersebut disampaikan Prasetyo untuk menggambarkan isi pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden. Ia menegaskan, selain menyampaikan niatan mundur, Gibran juga membicarakan upaya pembuktian keabsahan dokumen pendidikannya melalui mekanisme peradilan.

Pertemuan Prabowo dan Gibran Berlangsung Selama 2,5 Jam

Sebelumnya, Prasetyo Hadi telah mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan mengenai pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa (10/11) pagi.

Menurut Prasetyo, pembicaraan antara kedua pemimpin tersebut turut menyinggung dinamika hukum yang berkembang dan berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Situasi tersebut menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi penyampaian niatan pengunduran diri oleh Wakil Presiden.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," jelasnya.

Pernyataan itu sekaligus menjelaskan bahwa niatan mundur disampaikan Gibran dalam konteks perkembangan persoalan hukum yang sedang menjadi perhatian publik. Meski demikian, berdasarkan penjelasan terbaru Prasetyo, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran dalam diskusi.

MK dan MA Sempat Mengeluarkan Putusan Terkait Dokumen Pendidikan Gibran

Persoalan dokumen pendidikan Gibran sebelumnya turut bergulir melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kedua lembaga peradilan tersebut menangani perkara yang berkaitan dengan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden serta dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi sorotan.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Keputusan tersebut disampaikan meskipun dalam persidangan MK tidak ditemukan bukti yang dinilai meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.

Sementara itu, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kasasi yang berkaitan dengan pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) yang berhubungan dengan Gibran.

Perkembangan putusan dari kedua lembaga peradilan tersebut menjadi bagian dari dinamika hukum yang disinggung dalam pertemuan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dalam kesempatan itu, Gibran juga menyampaikan permohonan agar diberi ruang untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.