ICW Bongkar 5 Masalah di Balik Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar oleh Dua Kementerian

The Dudas berkunjung ke Natuna pada November 2026. (Courtesy: Instagram Deddy Mahendra Desta)

NewDay, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap lima persoalan dalam pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan total nilai kontrak mencapai Rp14,69 miliar.

Temuan tersebut mencakup inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran, ketidakjelasan manfaat pengadaan, hingga potensi konflik kepentingan.

Berdasarkan rilis ICW pada Senin (9/11), nilai pengadaan sebesar Rp14.696.955.002 tersebut dialokasikan untuk delapan paket pekerjaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Data realisasi pengadaan pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan, Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, KKP mengadakan tiga paket jasa influencer sepanjang 2025 hingga 2026 dengan total nilai kontrak Rp10,8 miliar.

ICW menilai terdapat lima persoalan utama yang perlu menjadi perhatian publik dalam pengadaan tersebut.

1. Inkonsistensi Kebijakan Efisiensi Anggaran

ICW menilai pengadaan jasa influencer bernilai miliaran rupiah tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tengah mendorong penghematan anggaran di berbagai sektor.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Kebijakan tersebut juga meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, publikasi, dan seminar.

Namun, KKP justru mengalokasikan Rp7,2 miliar untuk dua paket jasa influencer pada 2025. Anggaran tersebut kembali bertambah Rp3,6 miliar pada 2026 sehingga total kontrak KKP dengan PT Rans Animasi Indonesia mencapai Rp10,8 miliar.

2. Manfaat dan Dampak Pengadaan Tidak Terukur Secara Transparan

ICW mempertanyakan urgensi penggunaan jasa influencer oleh kementerian, mengingat kedua instansi telah memiliki unit kehumasan, pegawai, fasilitas, serta anggaran komunikasi publik.

Kemendikbudristek diketahui memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sementara itu, KKP juga telah memiliki Biro Hubungan Masyarakat.

Menurut ICW, tanpa keterbukaan Kerangka Acuan Kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, masyarakat sulit menilai kontribusi pengadaan influencer terhadap kebutuhan komunikasi pemerintah.

3. Spesifikasi Pengadaan Diduga Mengarah pada Penyedia Tertentu

ICW menemukan empat paket pengadaan konten Kemendikbudristek melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik secara langsung mencantumkan kanal dan akun media sosial tertentu.

Paket tersebut meliputi penayangan video di YouTube RANS Entertainment serta konten Instagram dan TikTok melalui akun @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

ICW menilai spesifikasi yang melekat pada kanal dan figur tertentu berpotensi membatasi kesempatan penyedia lain untuk menawarkan jasa serupa. Dengan demikian, penggunaan katalog elektronik tidak serta-merta menjamin proses pengadaan berlangsung kompetitif dan terbuka.

Selain itu, ICW menyoroti penetapan harga sejumlah paket. Tiga komponen penayangan konten menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara itu, tiga paket pengadaan KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.

Kondisi tersebut dinilai memunculkan pertanyaan mengenai metode penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kewajaran nilai kontrak.

4. Terdapat Potensi Konflik Kepentingan dalam Pengadaan

ICW menilai penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer harus dipastikan tidak menjadi sarana membangun citra kekuasaan atau promosi pemerintah melalui figur populer.

Persoalan ini menjadi perhatian karena Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.

Pelantikan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. (Courtesy: Instagram Raffi Ahmad)

Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan yang terafiliasi dengannya.

Berdasarkan dokumen korporasi yang dirujuk ICW dari Project Multatuli, PT Rans Entertainmen Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia.

Raffi Ahmad diketahui menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.

ICW menilai kondisi tersebut menimbulkan persoalan konflik kepentingan karena seorang pejabat publik memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan yang menerima kontrak pemerintah selama periode pemerintahan yang sama.

5. Pengadaan Dinilai Belum Jelas Keterkaitannya dengan Tugas dan Fungsi Kementerian

ICW menyoroti belum terlihatnya hubungan yang jelas antara sejumlah paket pengadaan influencer dengan tugas dan fungsi kementerian maupun target dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing instansi.

Pengadaan berupa penayangan konten di media sosial pribadi serta kehadiran figur publik dalam acara dinilai perlu memiliki dasar kebutuhan dan tujuan yang terukur.

Menurut ICW, setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya menjadi instrumen untuk mendukung program serta target pembangunan, bukan sekadar kegiatan untuk menghabiskan anggaran yang tersedia.

Atas temuan tersebut, ICW mendesak KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, termasuk KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.

ICW juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal kedua kementerian melakukan audit terhadap kewajaran harga, kesesuaian kebutuhan, dan proses transaksi pengadaan tersebut.

Selain itu, LKPP diminta mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya terkait spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu dan keterbukaan persaingan usaha.

ICW turut mendesak Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian.

Raffi Ahmad juga diminta membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.