Heboh Penyadapan, Prabowo Terima 10 Mantan Kapolri Termasuk Tito Karnavian di Hambalang

Pertemuan Prabowo dengan 10 mantan Kapolri pasca terkuaknya kasus penyadapan (Courtesy: BPMI)

NewDay, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11).

Pertemuan yang dibagikan di kanal YouTube Sekretariat Presiden tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajarannya dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Mantan Kapolri yang hadir diantaranya Tito Karnavian, Bambang Hendarso, Dai Bachtiar, Roesmanhadi dan Rusdihardjo. Pertemuan ini menarik karena berlangsung ketika publik tengah menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh penting.

Presiden Prabowo menyambut para mantan Kapolri di Hambalang (Courtesy: Seskab)

Perkara tersebut menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian dan mantan pejabat yang pernah menduduki posisi strategis di lingkungan pemerintahan.

Kehadiran para mantan Kapolri bersama pimpinan Polri aktif di kediaman Presiden pun menjadi perhatian di tengah proses hukum yang masih bergulir. Hingga kini belum ada keterangan yang memastikan bahwa pertemuan di Hambalang tersebut secara khusus membahas kasus penyadapan.

Pertemuan di Tengah Gejolak Kasus Penyadapan

Kasus penyadapan ilegal menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi pemerintah dalam beberapa hari terakhir. Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, pengusaha, dan pihak lainnya.

Pertemuan juga dihadiri oleh Menhan dan Seskab (Courtesy: Seskab)

Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Perkara ini juga mencakup dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik.

Polisi telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta beberapa perwira tinggi Polri. Pemerintah menegaskan bahwa kasus tersebut harus diusut secara objektif dan transparan sesuai ketentuan hukum.